Berita

Ilustrasi belajar mengajar/Net

Politik

Pemerintah Harus Penuhi Janji Program 1 Juta Guru PPPK

SELASA, 14 MEI 2024 | 17:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Program 1 Juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus dipenuhi pemerintah. Hal ini untuk mendorong kesejahteraan para guru di Indonesia yang masih rendah.

Menurut anggota Komisi X DPR RI, Bramantyo Suwondo, solusi tepat untuk memberikan penghargaan kepada para guru adalah dengan memenuhi komitmen pemerintah ihwal program 1 juta guru PPPK.

"Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah adalah program 1 juta guru PPPK. Pemerintah harus memenuhi komitmen atau janjinya dalam menyelesaikan masalah guru honorer melalui pengangkatan 1 juta guru PPPK tersebut,” kata Bramantyo, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/5).

"Sejauh ini guru honorer yang lulus dan mendapat SK masih jauh di bawah target tersebut,” sambungnya.

Legislator dari Fraksi Demokrat ini menambahkan, masalah kesejahteraan guru di Indonesia bisa teratasi dengan baik kalau pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memenuhi kuota guru PPPK.

"Pemerintah harus perkuat koordinasi antarlembaga atau institusi terkait agar permasalahan pelaksanaan program PPPK di lapangan dapat diminimalisir sehingga masalah kesejahteraan guru dapat segera diatasi,” tutupnya.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya