Berita

Ilustrasi belajar mengajar/Net

Politik

Pemerintah Harus Penuhi Janji Program 1 Juta Guru PPPK

SELASA, 14 MEI 2024 | 17:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Program 1 Juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus dipenuhi pemerintah. Hal ini untuk mendorong kesejahteraan para guru di Indonesia yang masih rendah.

Menurut anggota Komisi X DPR RI, Bramantyo Suwondo, solusi tepat untuk memberikan penghargaan kepada para guru adalah dengan memenuhi komitmen pemerintah ihwal program 1 juta guru PPPK.

"Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah adalah program 1 juta guru PPPK. Pemerintah harus memenuhi komitmen atau janjinya dalam menyelesaikan masalah guru honorer melalui pengangkatan 1 juta guru PPPK tersebut,” kata Bramantyo, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/5).


"Sejauh ini guru honorer yang lulus dan mendapat SK masih jauh di bawah target tersebut,” sambungnya.

Legislator dari Fraksi Demokrat ini menambahkan, masalah kesejahteraan guru di Indonesia bisa teratasi dengan baik kalau pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memenuhi kuota guru PPPK.

"Pemerintah harus perkuat koordinasi antarlembaga atau institusi terkait agar permasalahan pelaksanaan program PPPK di lapangan dapat diminimalisir sehingga masalah kesejahteraan guru dapat segera diatasi,” tutupnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya