Berita

Anggota Fraksi PKS DPR RI Slamet/Repro

Politik

PKS Sentil Program Makan Siang dan Susu Gratis akan Untungkan Penguasa

SELASA, 14 MEI 2024 | 14:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong pemerintah agar program makan siang gratis dan minum susu gratis untuk anak sekolah menguntungkan dan menyejahterakan petani dan peternak.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi PKS DPR RI Slamet saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang V tahun anggaran 2024, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/5).

“Mengenai program presiden terpilih yaitu makan siang dan susu gratis, kami meminta agar program tersebut harus menguntungkan petani dan peternak bukan menguntungkan penguasa,” kata Slamet.


Slamet mengurai, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat produksi susu skala nasional hanya mampu mencapai 980ribu ton per tahun. Sedangkan kebutuhan dalam negeri tembus 4,4 juta ton.

Kondisi ini akan membuka upaya korupsi impor susu sapi, terlebih saat ini penyakit hewan ternak mulai tumbuh.

“Kondisi ini dapat menjadi celah baru bagi para pemburu untuk bermain dalam kegiatan impor susu," kata Slamet.

Menurut Slamet, impor susu segar akan berdampak negatif pada industri susu dalam negeri yang saat ini sedang terkendala dengan terbatasnya produksi akibat ancaman penyakit kuku dan mulut serta beberapa penyakit ternak lainnya.

“Jika tidak ada upaya perbaikan industri susu nasional maka kami mengkhawatirkan produksi dalam negeri akan semakin ditinggalkan,” sambungnya.

Slamet turut meminta pimpinan DPR RI untuk mendorong pemerintah memperhatikan kesejahteraan petani dan peternak domestik dibandingkan melakukan kegiatan impor.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya