Dasco Bantah Revisi UU Kementerian untuk Tambah Jumlah Menteri

Wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara direpons Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco menilai, apabila nantinya revisi itu dibahas dipastikan bukan untuk sekadar akomodasi jumlah menteri, melainkan bertujuan agar kinerja kabinet lebih maksimal.

"Revisi UU Kementerian bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu, tetapi kemudian mungkin untuk mengakomodasi kepentingan kebutuhan," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (14/5).

Ditegaskan Dasco, selama ini Presiden terpilih Prabowo Subianto tak pernah membahas ihwal revisi UU Kementerian.

"Cuma pada saat ini hal tersebut belum pernah dibahas di tempatnya Pak Prabowo. Sehingga saya belum bisa komentar lebih jauh," kata Dasco.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya membuka peluang untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Menurutnya, seiring perkembangan zaman, sebuah produk hukum yang lampau juga harus diperbarui. Terlebih, undang-undang tersebut telah diterapkan sejak 16 tahun silam.

Hal tersebut disampaikan Doli sekaligus merespons usulan penambahan jumlah kementerian dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menjadi 40.
 
"Orang tiga atau empat tahun saja sudah berubah. Situasi lingkungan kemajuan perkembangan kan sudah jauh berubah, jadi menurut saya mungkin sudah saatnya untuk mengkaji ulang undang-undang itu," kata Doli dalam keterangannya, Jumat (10/5).