Berita

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata/RMOL

Hukum

Alexander Marwata Bela Nurul Ghufron: Tak Ada Pelanggaran Etik

SELASA, 14 MEI 2024 | 12:10 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menegaskan bahwa koleganya sesama pimpinan KPK, Nurul Ghufron, tidak melakukan pelanggaran etik.

Hal itu disampaikan langsung Alex usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam sidang etik dengan terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/5).

Alex mengatakan, tidak ada pengaruh dari Ghufron dalam proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan)


"Ya terkait etiknya Pak Ghufron kan, yang dianggap menyalahgunakan kewenangan, mempengaruhi dalam proses mutasi. Saya jelaskan, sebenarnya mempengaruhi juga nggak," kata Alex kepada wartawan.

Alex menyebut bahwa peristiwa yang terjadi sekitar dua tahun lalu sifatnya hanya manusiawi. Di mana, ada anaknya temannya Ghufron yang sudah 1,5 tahun mengajukan mutasi, namun tidak diproses.

"Terus alasannya apa? Pak Ghufron ingin menanyakan ke Irjen (Kementan), kebetulan yang bersangkutan (Ghufron) itu tidak punya nomor Irjen. Dia (Ghufron) nanya ke saya 'Pak Alex punya nggak teman di Kementan?'. Oh punya, kebetulan ada teman saya kuliah di STAN kerja di sana yang jadi kepala Biro Keuangan," terang Alex.

Alex lantas menghubungi temannya itu dan meminta nomornya Irjen. Pada saat itu, Irjen Kementan dijabat oleh Plt Irjen, yakni Kasdi yang juga merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan.

"Di-forward lah namanya Pak Kasdi, saya nggak kenal, Pak Ghufron juga nggak kenal (Kasdi). Terus saya sampaikan ke Pak Ghufron, terus Pak Ghufron kontak, menanyakan, intinya menanyakan bagaimana sih mekanisme mutasi pegawai, itu saja sebetulnya persoalannya," kata Alex.

Dan pada saat itu kata Alex, pimpinan KPK meyakini tidak ada perkara di Kementan yang sedang ditangani KPK.

"Setidaknya, tidak ada laporan dari Dumas ke pimpinan itu kita sudah memproses perkara di Kementan, itu nggak ada laporan itu. Oh jauh, jauh, jauh di luar perkara yang sekarang ini sedang disidangkan," kata Alex.

"Kan itu komunikasinya kan Maret 2022, perkara dari Kementan sendiri kan 2023 kalau nggak salah," sambungnya.

Alex telah diperiksa Dewas sebagai saksi selama kurang lebih 1 jam sejak pukul 09.30 WIB tadi. Ghufron sendiri sebagai terperiksa juga menghadiri sidang ini.

Selain itu, Dewas juga memeriksa 10 orang saksi, termasuk Alex, pejabat Kementan, dan saksi lainnya.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya