Berita

Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini/Net

Politik

Kontrol Politik Lemah, Ekonomi Indonesia Bisa Celaka

SENIN, 13 MEI 2024 | 00:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Negara Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang diprediksi akan diguncang krisis ekonomi.

Hal itu disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini dalam acara diskusi Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita dengan judul "Prospek Ekonomi Indonesia Pasca Pilpres 2024" melalui virtual, Minggu malam (12/5).

"Jadi politik akan memberikan pengaruh besar pada 2024-2029. Dan apabila politiknya buruk, maka ekonomi akan semakin buruk. Politik awam dalam pilpres kemarin, ya itu ada datanya, tapi ngarangnya juga banyak, sehingga kita perlu meletakkan ekonomi ini pada posisi yang sebenarnya, sehingga tidak ambles," kata Prof. Didik.


Dia mengatakan ekonomi Indonesia trennya terus menurun dan industri juga melemah. Bahkan, tekanan pada APBN akan lebih berat pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ini akan berat, sehingga memimpin itu bukan karunia, memimpin itu juga tugas dan beban berat. Apalagi akan tambah banyak menteri, kemudian koalisinya gemuk, ya tambah berat ekonominya," terang Prof. Didik.

Hal itu, kata Prof Didik, akan diperburuk apabila kontrol politik di Indonesia sangat lemah, dan menggunakan APBN secara semena-mena untuk janji politik.

"Kontrolnya itu sangat lemah, dan nanti akan lebih celaka ekonomi Indonesia. Ketika tidak ada kontrol, maka akan lebih celaka. Begitu juga politik, ketika tidak ada kontrol, tidak ada checks and balance, rusak," pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya