Berita

Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini/Net

Politik

Kontrol Politik Lemah, Ekonomi Indonesia Bisa Celaka

SENIN, 13 MEI 2024 | 00:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Negara Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang diprediksi akan diguncang krisis ekonomi.

Hal itu disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini dalam acara diskusi Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita dengan judul "Prospek Ekonomi Indonesia Pasca Pilpres 2024" melalui virtual, Minggu malam (12/5).

"Jadi politik akan memberikan pengaruh besar pada 2024-2029. Dan apabila politiknya buruk, maka ekonomi akan semakin buruk. Politik awam dalam pilpres kemarin, ya itu ada datanya, tapi ngarangnya juga banyak, sehingga kita perlu meletakkan ekonomi ini pada posisi yang sebenarnya, sehingga tidak ambles," kata Prof. Didik.


Dia mengatakan ekonomi Indonesia trennya terus menurun dan industri juga melemah. Bahkan, tekanan pada APBN akan lebih berat pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ini akan berat, sehingga memimpin itu bukan karunia, memimpin itu juga tugas dan beban berat. Apalagi akan tambah banyak menteri, kemudian koalisinya gemuk, ya tambah berat ekonominya," terang Prof. Didik.

Hal itu, kata Prof Didik, akan diperburuk apabila kontrol politik di Indonesia sangat lemah, dan menggunakan APBN secara semena-mena untuk janji politik.

"Kontrolnya itu sangat lemah, dan nanti akan lebih celaka ekonomi Indonesia. Ketika tidak ada kontrol, maka akan lebih celaka. Begitu juga politik, ketika tidak ada kontrol, tidak ada checks and balance, rusak," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya