Setiap Pergantian Rezim Lazim Ada Perubahan Nomenklatur

Ihwal penambahan kursi menteri yang diwacanakan kubu Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal didukung revisi UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Hal itu dinyatakan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat acara Halal Bihalal bersama Ikatan Keluarga Besar Tegal se-Jabodetabek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (12/5).

Wakil Ketua MPR itu menyatakan setiap pergantian rezim kepemimpinan sangat memungkinkan adanya perubahan nomenklatur kabinet.

"Saya kira hampir di setiap kementerian dulu dari Ibu Mega ke Pak SBY ada penambahan atau pengubahan, dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga ada perubahan, dan apakah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ada perubahan, itu yang saya belum (tahu). (Tetapi) revisi (UU) sangat dimungkinkan," kata Muzani.

Dia menegaskan bahwa setiap presiden memiliki tantangan dan kebijakan yang berbeda-beda pada setiap zamannya.

Dengan demikian, lanjut dia, perubahan nomenklatur kementerian melalui revisi UU Kementerian sangat bersifat fleksibel.

"Karena setiap presiden punya masalah dan tantangan yang berbeda, itu yang kemudian menurut saya UU Kementerian itu bersifat fleksibel, tidak terpaku pada jumlah dan nomenklatur," pungkasnya.