Berita

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto/RMOL

Politik

Penambahan Kementerian Jangan jadi Bancakan

JUMAT, 10 MEI 2024 | 17:11 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rencana penambahan pos kementerian atau badan baru jangan sampai hanya jadi alat bancakan.

Mengingat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sangat membutuhkan banyak anggaran untuk menjalankan program-program besar mereka. Seperti program makan siang dan susu gratis hingga melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, serapan APBN perlu menjadi perhatian khusus yang disesuaikan dengan janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran.


"Apakah APBN mampu menampung janji kampanye Prabowo-Gibran? Penambahan kementerian atau dengan badan tergantung efektif dan efisienkah dalam menunjang kinerja pemerintahan PS (Prabowo Subianto). Jangan hanya dijadikan bancakan belaka," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/5).

Mengingat, lanjut Hari, untuk melanjutkan proyek IKN dan program makan siang gratis sangat membutuhkan biaya yang sangat fantastis.

"Tentunya tekstur APBN harus mengikuti kondisi global. Apalagi harga minyak dunia tidak dapat diprediksi, sehingga keuangan negara sangat tidak aman," pungkas Hari.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya