Berita

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto/RMOL

Politik

Penambahan Kementerian Jangan jadi Bancakan

JUMAT, 10 MEI 2024 | 17:11 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rencana penambahan pos kementerian atau badan baru jangan sampai hanya jadi alat bancakan.

Mengingat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sangat membutuhkan banyak anggaran untuk menjalankan program-program besar mereka. Seperti program makan siang dan susu gratis hingga melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, serapan APBN perlu menjadi perhatian khusus yang disesuaikan dengan janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran.


"Apakah APBN mampu menampung janji kampanye Prabowo-Gibran? Penambahan kementerian atau dengan badan tergantung efektif dan efisienkah dalam menunjang kinerja pemerintahan PS (Prabowo Subianto). Jangan hanya dijadikan bancakan belaka," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/5).

Mengingat, lanjut Hari, untuk melanjutkan proyek IKN dan program makan siang gratis sangat membutuhkan biaya yang sangat fantastis.

"Tentunya tekstur APBN harus mengikuti kondisi global. Apalagi harga minyak dunia tidak dapat diprediksi, sehingga keuangan negara sangat tidak aman," pungkas Hari.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya