Berita

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto/RMOL

Politik

Penambahan Kementerian Jangan jadi Bancakan

JUMAT, 10 MEI 2024 | 17:11 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rencana penambahan pos kementerian atau badan baru jangan sampai hanya jadi alat bancakan.

Mengingat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sangat membutuhkan banyak anggaran untuk menjalankan program-program besar mereka. Seperti program makan siang dan susu gratis hingga melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, serapan APBN perlu menjadi perhatian khusus yang disesuaikan dengan janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran.


"Apakah APBN mampu menampung janji kampanye Prabowo-Gibran? Penambahan kementerian atau dengan badan tergantung efektif dan efisienkah dalam menunjang kinerja pemerintahan PS (Prabowo Subianto). Jangan hanya dijadikan bancakan belaka," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/5).

Mengingat, lanjut Hari, untuk melanjutkan proyek IKN dan program makan siang gratis sangat membutuhkan biaya yang sangat fantastis.

"Tentunya tekstur APBN harus mengikuti kondisi global. Apalagi harga minyak dunia tidak dapat diprediksi, sehingga keuangan negara sangat tidak aman," pungkas Hari.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya