Berita

Prabowo Subianto/Net

Politik

Prabowo Harus Tunjuk Menhan yang Tidak Mencla-mencle

JUMAT, 10 MEI 2024 | 11:08 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) diperkirakan akan menghadapi tantangan keamanan pada era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sosok Menteri Pertahanan yang baru diharapkan tidak mencla-mencle.

Pengamat politik Citra Institute Efriza berpendapat, IKN sebagai mega proyek pemerintahan Presiden Joko Widodo harus dijamin keberlanjutannya oleh Prabowo-Gibran selaku presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.

Menurutnya, untuk menjamin hal tersebut diperlukan sosok Menhan yang tepat guna menjaga stabilitas keamanan perbatasan wilayah IKN di Kalimantan Timur, karena berdekatan dengan batas negara tetangga dan di tengah gejolak global yang tidak menentu.


"Program IKN juga memang membutuhkan Menhan yang jelas-jelas langsung bisa bekerja. Bukan Menhan yang mencla-mencle, masih memilah dan memilih skala prioritas, karena program keberlanjutan dalam mensukseskan IKN adalah tantangan ke depan," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/5).

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu meyakini, IKN sebagai proyek yang bernilai fantastis rawan dari kepentingan politis maupun menghadapi kondisi global, dalam hal ini bukan sekadar bicara wilayah tetapi juga ekonomi nasional yang dipusatkan untuk memprioritas program ini.

"Tantangan Prabowo adalah membuktikan bahwa program fenomenal ini adalah benar-benar berkelanjutan bukan sekadar jargon semata," tuturnya.

Oleh sebab itu, Efriza mendorong Menhan yang patut ditunjuk Prabowo bukan saja sebagai jabatan mengatur wilayah pertahanan dan keamanan semata, tetapi sebagai satu tanggung jawab dalam keberlanjutan pembangunan perekonomian masyarakat.

"Sehingga, ini juga harus dianggap sebagai pemilihan pemangku jabatan yang penuh tantangan, sekaligus pembuktian bahwa program berkelanjutan yang digelorakan oleh Prabowo benar-benar selaras," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya