Berita

Wakil Ketua Umum DPP PPP, H Rusli Effendi, saat berada di Palembang, Selasa (7/5/)/RMOLSumsel

Politik

Buntut Konflik Internal, DPW PPP Sumsel Diambil Alih DPP

RABU, 08 MEI 2024 | 16:08 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengambil alih DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan setelah mereka menjatuhkan sanksi terhadap Agus Sutikno sebagai Ketua DPW lantaran ada indikasi konflik internal di tubuh partai berlambang kabah tersebut.

"Kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk DPW Sumsel agar menjadi lebih baik lagi. Baik agenda keorganisasian maupun agenda politik ke depan dalam waktu dekat yakni Pilkada," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP, H Rusli Effendi, di Palembang, diwartakan Kantor Berita RMOLSumsel, Rabu (8/5).

Rusli ditunjuk oleh DPP untuk mengambil alih DPW PPP Sumsel sementara waktu, sembari menunggu keputusan lanjutan dari partai.


Dalam surat nomor: 2490/SP/DPP/IV/2024 yang ditandatangani Plt Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono dan Sekjen DPP PPP HM Arwani Thomafi tertanggal 25 April 2024 tertulis, 10 DPC PPP se-Provinsi Sumatera Selatan telah mengindikasikan adanya konflik dan kisruh internal dalam tubuh DPW PPP Sumsel sehingga berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi partai secara dinamis.

Sehubungan hal tersebut, DPP PPP pun memberikan peringatan dan sanksi kepada Agus Sutikno tidak diperbolehkan mengambil langkah-langkah dan kebijakan kepartaian sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari DPP PPP. Kemudian, kegiatan partai yang bersifat agenda politik dan keorganisasian di DPW PPP Sumsel untuk sementara waktu diambil oleh DPP PPP sampai adanya keputusan lebih lanjut dari DPP PPP.

"Karena itu kepada DPW, DPC, diharapkan solid, menjaga solidaritas. Keputusan partai sudah diambil. Diharapkan tegak lurus dengan kebijakan partai," imbuhnya.

Rusli memastikan bahwa DPP tidak mencopot Agus Sutikno dari jabatannya sebagai Ketua DPW PPP Sumsel.

"Tidak memberhentikan. Kita ambil alih kewenangan sampai waktu yang belum ditentukan. Tapi tidak ada halangan langkah-langkah rutinitas kebijakan," jelasnya.

Ia juga yakin untuk Pilkada tidak ada kendala. Sebab beberapa Bacagub Sumsel sudah ada yang datang ke PPP. Selanjutnya DPW PPP Sumsel dipersilakan memberikan pertimbangan ke DPP.

"Karena kita belum buka penjaringan atau mungkin kita tidak membuka karena kita cuma dua kursi. Tapi saya tetap minta pertimbangan DPW yang mungkin DPC sehingga kami dapat mengambil keputusan tidak salah," katanya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Sumsel, Agus Sutikno, mengaku tidak paham soal permasalahan pengambilalihan tersebut.

"Di PO (Peraturan Organisasi) enggak ada istilah itu, tapi yang jelas sesuai surat yang diterima DPW PPP Sumsel iya kan tidak dipecat tapi diambil alih kewenangannya oleh DPP, tentu secara organisasi saya menerima itu tetapi saya juga sedang mempelajari apakah kebijakan seperti itu sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi atau tidak ," tuturnya.

Sebagai kader, Agus mengaku sementara menerima keputusan tersebut, meski bersama tim dia akan mempelajari keputusan DPP tersebut.

"Kepada kader PPP se-Sumsel untuk tetap tenang , solid, dan tetap kompak. Kita ikuti apa yang menjadi putusan partai dan kalau tidak benar kita koreksi," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya