Berita

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu/RMOL

Hukum

KPK Terus Usut Dugaan Korupsi "Toilet Sultan" Kabupaten Bekasi

RABU, 08 MEI 2024 | 10:05 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih terus mengusut dugaan korupsi "Toilet Sultan" di lingkungan sekolah-sekolah di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, proses penyidikan dugaan korupsi "Toilet Sultan" di Kabupaten Bekasi masih terus berproses.

"Terkait dengan penanganan perkara toilet di Bekasi ini rekan-rekan ditunggu, kita sedang berproses," kata Asep seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/5).


Karena kata Asep, pihaknya harus mendalami satu persatu dari total proyek "toilet sultan" sebanyak 488 titik. Di masing-masing toilet tersebut kata Asep, memiliki markdown yang berbeda-beda.

"Jadi ada yang lantainya yang berbeda dengan spek yang awal, ada juga yang dindingnya, ada juga yang atapnya. Jadi tidak semuanya. Kemudian juga ini terbagi di beberapa vendor," tuturnya.

"Jadi memerlukan waktu yang cukup untuk satu ke satu kita menelisik berapa sebetulnya kerugian dari masing-masing toilet tersebut, jadi tidak bisa digeneralisir," imbuhnya.

Sebelumnya, Asep mengakui bahwa pihaknya sudah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dalam kasus dugaan korupsi proyek "Toilet Sultan" di Kabupaten Bekasi pada sekitar Oktober 2023 lalu.

"Sudah, sudah. Paling tidak 1 (tersangka) ya, kan yang satunya (tersangka lain) meninggal. Itu kan ada 2 (tersangka), tapi yang 1 ada (masih hidup). Di situ ada PPK dan KPA," kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 20 Oktober 2023.

Namun demikian, Asep belum mau mengungkapkan identitas kedua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut.

Saat ditanya soal Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang sudah meninggal dunia, Asep memastikan ada UU khusus untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi jika nantinya terbukti di persidangan.

"Ya nggak kalau udah meninggal nggak bisa lagi (dipertanggungjawabkan secara hukum). Iya itu (perampasan aset) lain lagi, kalau itu ada, ada klausul UU menyatakan itu," demikian Asep.

Pada 2020, Pemkab Bekasi menganggarkan satu proyek "Toilet Sultan" sebesar Rp198.550.000. Sedangkan proyek yang dijalankan sebanyak 488 proyek toilet yang dibangun untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bekasi. Sehingga, total anggaran yang dikeluarkan untuk proyek tersebut mencapai Rp98 miliar.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pasutri Kurir Narkoba

Rabu, 03 Desember 2025 | 04:59

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

UPDATE

Ratusan Migran Bobol Perbatasan Polandia Lewat Terowongan Rahasia

Sabtu, 13 Desember 2025 | 14:03

Pertumbuhan 8 Persen Jalur Cepat

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:57

Komisi III Tolak Usulan Kapolri Dipilih Langsung Presiden Tanpa DPR: Ahistoris !

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:43

Meski Ada Beking, Pemerintah Harus Berani Tangkap Pembalak Liar di Sumatera !

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:30

Mabes Polri Buka Suara soal Perpol yang Izinkan Anggota Bertugas di 17 Kementerian/Lembaga

Sabtu, 13 Desember 2025 | 13:07

Permudah Akses Kesehatan, Legislator Golkar Dukung Sistem Rujukan BPJS Dihapus

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:55

Menko Pangan Zulhas Beri Semangat Petugas SPPG di Lokasi Bencana

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:48

Komisi I DPR: UU TNI yang Baru harus Diimplementasikan secara Nyata

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:32

KUA Bukan Sekadar Kantor Nikah, Tapi Cermin Kehadiran Negara dalam Keluarga

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:21

Legislator NasDem Desak Percepatan Huntara dan Relokasi di Zona Merah

Sabtu, 13 Desember 2025 | 12:08

Selengkapnya