Berita

Marwan Cik Asan/Ist

Bisnis

Pemerintah Harus Waspadai Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi 2024

SELASA, 07 MEI 2024 | 22:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diingatkan untuk mewaspadai perlambatan ekonomi yang diprediksi terjadi tahun ini. Perlambatan ekonomi ibarat pesawat terbang yang mengalami penurunan kecepatan jelajah dan ketinggian.

Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan mengungkapkan, meskipun angka pertumbuhan mencapai 5,11 persen sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) namun terjadi kontraksi 0,84 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

"Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama ini terjadi karena momen Ramadan dan persiapan Lebaran. Kita bisa lihat itu dari meningkatnya indeks ritel. Tapi kuartal berikutnya, akan banyak momentum krusial yang menjadi tantangan dan harus diwaspadai," kata Marwan dalam keterangan resminya, Selasa (7/5).


Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini menyebut minimnya momentum baru dalam meningkatkan konsumsi masyarakat menyebabkan capaian pertumbuhan ekonomi 2024 sulit untuk dikejar. Efek dari peningkatan konsumsi selama musim Ramadan dan Idul Fitri kemungkinan akan segera tergerus pada kuartal pertama tahun ini.

"Begitu pula dengan dampak dari belanja seputar Pemilu 2024," katanya.

Politikus asal Lampung ini melihat perekonomian domestik dihadapkan pada tantangan perlambatan yang semakin nyata. Hal ini kemungkinan terjadi karena daya beli masyarakat kekurangan stimulus dan memomentum peningkatan belanja pun minim. Saat yang sama, kenaikan suku bunga acuan BI rate juga berpotensi menghambat ekspansi dunia usaha.

"Kita harus sepenuhnya sadar bahwa konsumsi domestik merupakan motor utama perekonomian Indonesia. Sumbangannya tak kurang dari 53% bagi perekonomian nasional. Karena itu, stimulus perlu diperluas, tidak hanya menyasar kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kepada kelas menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi," tuturnya.

"Kelas menengah itu sumbangan konsumsinya mencapai 40%," imbuhnya.

Marwan menambahkan bahwa kelas menengah, khususnya menengah bawah, saat ini semakin merasakan dampak kelesuan perekonomian. Sebab dengan proyeksi kondisi ekonomi yang menantang pada kuartal berikutnya, pemerintah perlu mengarahkan kebijakan dan stimulus yang lebih besar ke perekonomian dengan strategi yang tepat.

Selain itu stimulus fiskal tidak hanya boleh bersifat konsumtif namun juga harus diarahkan ke sektor produktif yang memiliki efek pengganda kepada seluruh sektor dalam perekonomian.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya