Berita

Marwan Cik Asan/Ist

Bisnis

Pemerintah Harus Waspadai Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi 2024

SELASA, 07 MEI 2024 | 22:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diingatkan untuk mewaspadai perlambatan ekonomi yang diprediksi terjadi tahun ini. Perlambatan ekonomi ibarat pesawat terbang yang mengalami penurunan kecepatan jelajah dan ketinggian.

Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan mengungkapkan, meskipun angka pertumbuhan mencapai 5,11 persen sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) namun terjadi kontraksi 0,84 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

"Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama ini terjadi karena momen Ramadan dan persiapan Lebaran. Kita bisa lihat itu dari meningkatnya indeks ritel. Tapi kuartal berikutnya, akan banyak momentum krusial yang menjadi tantangan dan harus diwaspadai," kata Marwan dalam keterangan resminya, Selasa (7/5).


Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini menyebut minimnya momentum baru dalam meningkatkan konsumsi masyarakat menyebabkan capaian pertumbuhan ekonomi 2024 sulit untuk dikejar. Efek dari peningkatan konsumsi selama musim Ramadan dan Idul Fitri kemungkinan akan segera tergerus pada kuartal pertama tahun ini.

"Begitu pula dengan dampak dari belanja seputar Pemilu 2024," katanya.

Politikus asal Lampung ini melihat perekonomian domestik dihadapkan pada tantangan perlambatan yang semakin nyata. Hal ini kemungkinan terjadi karena daya beli masyarakat kekurangan stimulus dan memomentum peningkatan belanja pun minim. Saat yang sama, kenaikan suku bunga acuan BI rate juga berpotensi menghambat ekspansi dunia usaha.

"Kita harus sepenuhnya sadar bahwa konsumsi domestik merupakan motor utama perekonomian Indonesia. Sumbangannya tak kurang dari 53% bagi perekonomian nasional. Karena itu, stimulus perlu diperluas, tidak hanya menyasar kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kepada kelas menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi," tuturnya.

"Kelas menengah itu sumbangan konsumsinya mencapai 40%," imbuhnya.

Marwan menambahkan bahwa kelas menengah, khususnya menengah bawah, saat ini semakin merasakan dampak kelesuan perekonomian. Sebab dengan proyeksi kondisi ekonomi yang menantang pada kuartal berikutnya, pemerintah perlu mengarahkan kebijakan dan stimulus yang lebih besar ke perekonomian dengan strategi yang tepat.

Selain itu stimulus fiskal tidak hanya boleh bersifat konsumtif namun juga harus diarahkan ke sektor produktif yang memiliki efek pengganda kepada seluruh sektor dalam perekonomian.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya