Berita

Marwan Cik Asan/Ist

Bisnis

Pemerintah Harus Waspadai Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi 2024

SELASA, 07 MEI 2024 | 22:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diingatkan untuk mewaspadai perlambatan ekonomi yang diprediksi terjadi tahun ini. Perlambatan ekonomi ibarat pesawat terbang yang mengalami penurunan kecepatan jelajah dan ketinggian.

Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan mengungkapkan, meskipun angka pertumbuhan mencapai 5,11 persen sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) namun terjadi kontraksi 0,84 persen dibandingkan kuartal sebelumnya.

"Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama ini terjadi karena momen Ramadan dan persiapan Lebaran. Kita bisa lihat itu dari meningkatnya indeks ritel. Tapi kuartal berikutnya, akan banyak momentum krusial yang menjadi tantangan dan harus diwaspadai," kata Marwan dalam keterangan resminya, Selasa (7/5).


Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini menyebut minimnya momentum baru dalam meningkatkan konsumsi masyarakat menyebabkan capaian pertumbuhan ekonomi 2024 sulit untuk dikejar. Efek dari peningkatan konsumsi selama musim Ramadan dan Idul Fitri kemungkinan akan segera tergerus pada kuartal pertama tahun ini.

"Begitu pula dengan dampak dari belanja seputar Pemilu 2024," katanya.

Politikus asal Lampung ini melihat perekonomian domestik dihadapkan pada tantangan perlambatan yang semakin nyata. Hal ini kemungkinan terjadi karena daya beli masyarakat kekurangan stimulus dan memomentum peningkatan belanja pun minim. Saat yang sama, kenaikan suku bunga acuan BI rate juga berpotensi menghambat ekspansi dunia usaha.

"Kita harus sepenuhnya sadar bahwa konsumsi domestik merupakan motor utama perekonomian Indonesia. Sumbangannya tak kurang dari 53% bagi perekonomian nasional. Karena itu, stimulus perlu diperluas, tidak hanya menyasar kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kepada kelas menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi," tuturnya.

"Kelas menengah itu sumbangan konsumsinya mencapai 40%," imbuhnya.

Marwan menambahkan bahwa kelas menengah, khususnya menengah bawah, saat ini semakin merasakan dampak kelesuan perekonomian. Sebab dengan proyeksi kondisi ekonomi yang menantang pada kuartal berikutnya, pemerintah perlu mengarahkan kebijakan dan stimulus yang lebih besar ke perekonomian dengan strategi yang tepat.

Selain itu stimulus fiskal tidak hanya boleh bersifat konsumtif namun juga harus diarahkan ke sektor produktif yang memiliki efek pengganda kepada seluruh sektor dalam perekonomian.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya