Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

10 Tahun Lagi Penduduk di IKN Diklaim Tidak akan Ada yang Miskin

SELASA, 07 MEI 2024 | 16:38 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diklaim tidak akan ada yang miskin pada 2035 mendatang, sesuai dengan rencana induk pemerintah.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin mengatakan meskipun pembangunan ibu kita baru tersebut belum rampung sepenuhnya, namun IKN disebut sudah berhasil mengangkat perekonomian Kalimantan Timur, hingga 6,22 persen.

Sehingga pihaknya menargetkan pada satu dekade mendatang, penduduk di kawasan tersebut tidak ada yang miskin.


"Luar biasa. Ini (IKN Nusantara) belum jadi sudah seperti itu, mudah-mudahan nanti sesuai rencana induk yang kita punya, 2035 akan nol kemiskinan," kata Alimuddin dalam sambutannya dalam seminar di Balikpapan, Kaltim, Selasa (7/5).

Meski demikian, OIKN mengakui target tersebut tidak mudah, sebab pengentasan kemiskinan tidak hanya soal urusan ekonomi, namun juga berkaitan dengan mindset masyarakat.

Untuk itu, kata Alimuddin, OIKN akan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk mengatasi masalah tersebut.

"Data sudah kita peroleh, kita akan melakukan intervensi-intervensi kepada masyarakat miskin kita, termasuk yang miskin ekstrem. Kalau tidak salah, miskin ekstrem itu penghasilannya per hari Rp12 ribu. Bayangkan, di Kaltim Rp12 ribu, bagi yang merokok berhenti merokok," tuturnya.

"IKN yang saya sebutkan tadi nol persen kemiskinan pada populasi di IKN pada 2035, berarti 10 tahun lagi insyaallah kita tidak ada yang miskin lagi lah. Dan rasio gini regional terendah di Indonesia di 2045," sambungnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah yang mencakup 5 kecamatan di wilayah IKN juga ikut aktif turun tangan dalam membangun ibu kota baru tersebut.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya