Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

10 Tahun Lagi Penduduk di IKN Diklaim Tidak akan Ada yang Miskin

SELASA, 07 MEI 2024 | 16:38 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diklaim tidak akan ada yang miskin pada 2035 mendatang, sesuai dengan rencana induk pemerintah.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin mengatakan meskipun pembangunan ibu kita baru tersebut belum rampung sepenuhnya, namun IKN disebut sudah berhasil mengangkat perekonomian Kalimantan Timur, hingga 6,22 persen.

Sehingga pihaknya menargetkan pada satu dekade mendatang, penduduk di kawasan tersebut tidak ada yang miskin.


"Luar biasa. Ini (IKN Nusantara) belum jadi sudah seperti itu, mudah-mudahan nanti sesuai rencana induk yang kita punya, 2035 akan nol kemiskinan," kata Alimuddin dalam sambutannya dalam seminar di Balikpapan, Kaltim, Selasa (7/5).

Meski demikian, OIKN mengakui target tersebut tidak mudah, sebab pengentasan kemiskinan tidak hanya soal urusan ekonomi, namun juga berkaitan dengan mindset masyarakat.

Untuk itu, kata Alimuddin, OIKN akan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk mengatasi masalah tersebut.

"Data sudah kita peroleh, kita akan melakukan intervensi-intervensi kepada masyarakat miskin kita, termasuk yang miskin ekstrem. Kalau tidak salah, miskin ekstrem itu penghasilannya per hari Rp12 ribu. Bayangkan, di Kaltim Rp12 ribu, bagi yang merokok berhenti merokok," tuturnya.

"IKN yang saya sebutkan tadi nol persen kemiskinan pada populasi di IKN pada 2035, berarti 10 tahun lagi insyaallah kita tidak ada yang miskin lagi lah. Dan rasio gini regional terendah di Indonesia di 2045," sambungnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah yang mencakup 5 kecamatan di wilayah IKN juga ikut aktif turun tangan dalam membangun ibu kota baru tersebut.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya