Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor/Net
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini memiliki pertimbangan sendiri apakah akan kembali memanggil Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka ataupun langsung dilakukan penangkapan.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, sebenarnya tim penyidik bisa melakukan penangkapan terhadap seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Termasuk Gus Muhdlor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
"Sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka sebenarnya penyidik bisa melakukan penangkapan," kata Alex kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/5).
Namun demikian kata Alex, tim penyidik memiliki kewenangan dan alasan kenapa hingga saat ini belum menangkap Gus Muhdlor, meskipun sudah dua kali mangkir dari panggilan.
"Teknis penyidikan dan upaya paksa menjadi kewenangan penyidik. Penyidik pasti punya pertimbangan apakah tersangka akan dipanggil atau ditangkap," pungkas Alex.
Gus Muhdlor kembali mangkir saat dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada Jumat (3/5). Dia pun sebelumnya juga mangkir saat dipanggil pada Jumat (19/4).
Gus Muhdlor sebelumnya juga telah diperiksa sebagai saksi pada Jumat (16/2) setelah mangkir dari panggilan tim penyidik.
Pada Selasa (16/4), KPK resmi umumkan Gus Muhdlor sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi ini. KPK juga telah mencegah Gus Muhdlor agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Pertama yang ditetapkan tersangka dan ditahan adalah Siska Wati (SW) selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Pemkab Sidoarjo yang terjaring tangkap tangan KPK pada Kamis (25/1).
Dari perkembangannya, KPK kembali menetapkan tersangka kedua, yakni Ari Suryono (AS) selaku Kepala BPPD Pemkab Sidoarjo. Ari telah ditahan KPK pada Jumat (23/2).
Dalam perkaranya, Ari memerintahkan Siska untuk melakukan penghitungan besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD, sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang diperuntukkan untuk kebutuhan Ari dan lebih dominan bagi kebutuhan Bupati. Besaran potongan yaitu 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.
Khusus pada 2023, Siska mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sekitar Rp2,7 miliar.
