Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/Ist

Politik

Kekuasaan Terlalu Besar Cenderung Disalahgunakan

MINGGU, 05 MEI 2024 | 09:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Oposisi pada Pemerintahan Prabowo-Gibran diperlukan, demi menjaga kualitas demokrasi. Jika tidak ada oposisi, fungsi pemerintahan dengan mudah disalahgunakan.

Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat, oposisi sangat penting dalam sebuah pemerintahan sistem demokrasi.

"Oposisi itu sangat penting untuk menjaga demokrasi. Kekuasaan itu kalau tidak diawasi, tidak dikontrol, cenderung salah jalan. Yang diawasi saja bisa salah jalan, apalagi tidak," tegas Ujang, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/5).


Dia khawatir, jika tidak ada oposisi yang kuat dalam sebuah pemerintahan, akan terjadi penyimpangan, lantaran tidak adanya check and balances.

"Kekuasaan yang terlalu besar akan cenderung disalahgunakan. Karena itu, oposisi menjadi suatu keniscayaan yang penting di republik ini," katanya.

Menurutnya, pemerintahan akan kuat dengan adanya oposisi yang tangguh dan besar.

"Saya sering katakan, pemerintahan Prabowo-Gibran ini harus kuat dan memiliki oposisi yang tangguh," tutupnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya