Berita

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Keputusan PDIP Koalisi atau Oposisi Tergantung Megawati

SABTU, 04 MEI 2024 | 12:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemerintahan Prabowo-Gibran akan diputuskan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sebab, Megawati adalah pemegang hak prerogatif dalam menentukan kebijakan strategis PDIP, termasuk sikap mengambil oposisi atau berkoalisi dengan prabowo-Gibran di pemerintahan 2024-2029.

“Apakah PDIP mau di luar atau di dalam pemerintah, itu saya katakan keputusan akan diambil pimpinan partai,” kata politisi PDIP, Masinton Pasaribu dalam diskusi virtual bertajuk “Demokrasi Tanpa Oposisi”, Sabtu (4/5).


Saat disinggung mengenai kecenderungan Megawati, apakah bakal memilih di dalam atau luar pemerintahan Prabowo kelak, Masinton hanya memastikan bahwa ketua umumnya adalah orang yang konsisten menjaga demokrasi.

“Kita sudah melihat pemilu kemarin apakah di sana kita sudah benar-benar menjalankan demokrasi secara jujur, adil, terpercaya? Kan nggak, tapi kita butuh perjuangan panjang memperjuangkan substansi demokrasi tadi,” demikian Masinton.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya