Pemerintah Indonesia dan Vietnam resmi menjalin kerja sama dalam pengembangan budidaya lobster di dalam negeri.
Dengan begitu, Vietnam bisa mendapatkan izin pengiriman benih bening lobster (BBL) atau benur ke negaranya secara legal dengan harga terendah Rp8.500 dari Indonesia, dengan syarat Vietnam harus lebih dulu melakukan budidaya BBL di Indonesia.
Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa menilai kebijakan ini sangat sulit dilakukan.
“Pola rencana kebijakan pemerintah ekspor BBL dengan meminta Vietnam budidaya Lobster terlebih dahulu di Indonesia akan sama kondisinya,” ujar Rusdianto kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/5).
Menurut dia, budidaya lobster di Indonesia, butuh waktu 1-7 bulan pembesaran untuk mencapai ukuran 150-300 gram. Butuh waktu 1,6 tahun untuk ukuran 1-2 Kilogram.
"Sama saja, kapan untungnya. Emang kuat investasi waktu segitu. Nah, hal ini hanya trik atau strategi menghindari tekanan publik,” ungkap Rusdianto.
“Kalaupun Vietnam mencoba teknologi pembesaran di Indonesia sehingga dalam kurun waktu 1 bulan bisa beratnya 1-2 Kilogram. Vietnam berani? Tidak takut kesaing nantinya? Saya kira tidak berani membuka rahasianya," tambahnya menegaskan.
Lanjut Rusdianto, problem budidaya di Indonesia itu, berbeda dengan Vietnam.
“Di Indonesia membuat keramba, belum ada gambaran laut dipetak secara langsung seperti Vietnam sehingga budidaya di Indonesia, tak kunjung berhasil. Bahkan ukuran 150 gram saja terlalu lama butuh waktu 1-6 bulan,” bebernya.
“Usulan saya kepada KKP bahwa laut itu dibuat petak saja seperti Vietnam, dicarikan tempat tersambung antar pulau. Kemudian dipagari dengan sistem jaring,” imbuh dia.
Dulu sistem ini, pernah diusulkan oleh pengurus ANLI, Tison Sahabuddin saat presentasi di depan pejabat KKP.
“Namun, usaha pemikiran tersebut, tak mendapat tanggapan yang baik karena KKP lebih mendengar pengusaha amatiran budidaya dari pada asosiasi nelayan secara langsung,” pungkasnya.
