Berita

Al Akbar Rahmadillah/Ist

Publika

Solusi Serba Happy Starlink dan Indonesia

Oleh: Al Akbar Rahmadillah, ST*
JUMAT, 03 MEI 2024 | 13:13 WIB

STARLINK, perusahaan satelit besutan Elon Musk dengan reputasinya yang unggul dalam penyediaan kapasitas satelit, dalam waktu dekat akan beroperasi di Indonesia sangat berapi-api karena akhirnya mereka memproyeksikan dapat mengoptimalkan kapasitas satelitnya dengan masuk ke pasar Indonesia.

Dengan menggunakan skema bisnis manapun, apabila dapat beroperasi di Indonesia akan tetap menguntungkan bagi Starlink. Starlink cukup agresif untuk masuk ke Indonesia karena mereka sangat concern terhadap umur desain satelit Starlink yang singkat, sehingga waktu untuk Starlink masuk ke Indonesia menjadi komponen kritis terhadap perhitungan investasi Starlink secara global.

Di sisi lain Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Marves membuka keran investasi Starlink serta Kementerian Kesehatan berminat menggunakan Starlink untuk layanan kesehatan di Indonesia. Bagi pemerintah, Starlink diharapkan dapat memberikan akses internet ke titik-titik terpencil yang sulit terjangkau untuk mengatasi tantangan geografis di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.


Kolaborasi Pemerintah

Pemerintah juga memiliki agenda lain dengan mendorong Starlink di Indonesia, dimana masuknya Starlink dapat menarik investasi Tesla dan pengembangan baterai listrik yang sama-sama dimiliki Elon Musk.

Namun Pemerintah Indonesia juga harus memahami pentingnya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat untuk memastikan bahwa kehadiran Starlink tidak menghambat berkembangnya industri nasional untuk bersaing secara adil dan sehat. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia perlu memastikan persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktek monopoli atau dominasi pasar yang tidak sehat oleh Starlink yang ikut meramaikan industri telekomunikasi di Indonesia.

Starlink juga perlu mendukung dan memperkuat kapabilitas industri telekomunikasi nasional. Ini dapat dilakukan melalui transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja lokal, dan kemitraan strategis dengan perusahaan nasional. Dengan cara ini, Starlink dapat menjadi mitra yang berkelanjutan bagi industri telekomunikasi Indonesia, meningkatkan kapabilitas teknis dan operasional sektor ini secara keseluruhan. Sehingga pada akhirnya investasi yang diterima Pemerintah tidak hanya secara langsung dari layanan Starlink, namun juga investasi bagi peningkatan kapabilitas industri nasional.

Dengan mengedepankan persaingan usaha yang sehat dan mendukung kapabilitas industri nasional, masuknya Starlink dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pembangunan sektor telekomunikasi di Indonesia. Hal ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan telekomunikasi, tetapi juga memberikan variasi layanan yang diberikan industri nasional melalui satelit Starlink.

Kehadiran Starlink di Indonesia wajib melalui kerjasama dengan penyelenggara lokal, dimana terjadi segregasi layanan antara Starlink yang menyediakan jaringan backhaul dan industri nasional yang memberikan layanan Starlink kepada masyarakat. Segregasi layanan akan menciptakan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pemerintah pun dapat merasakan manfaat dengan memastikan bahwa layanan internet di wilayah 3T terpenuhi dan melalui Starlink, Elon Musk dapat berinvestasi di Indonesia dan peningkatan pemasukan negara melalui pajak.

Kedatangan Starlink, Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dan peran yang sangat penting dalam memastikan masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dengan baik, terutama pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan. Untuk mencapai hal ini, pemerintah tidak hanya membuka karpet bagi Starlink namun juga perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk kementerian dan lembaga terkait belanja layanan internet. Belanja dimaksud akan dibelanjakan melalui penyelenggara telekomunikasi nasional sehingga Pemerintah dapat memastikan bahwa akses internet tersedia bagi semua lapisan masyarakat. Dengan anggaran dimaksud dapat dialokasikan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga memainkan peran penting untuk mengambil langkah yang mengedepankan segregasi layanan dengan mendorong Starlink menjadi backhaul untuk melayani wilayah membutuhkan. Pemerintah juga dapat berperan dalam memfasilitasi kerja sama antara Starlink selaku penyedia backhaul dan penyedia layanan telekomunikasi nasional untuk memastikan integrasi dengan jaringan telekomunikasi yang ada. Melalui segregasi layanan antara Starlink dan penyelenggara telekomunikasi nasional, pemerintah dapat membawa manfaat besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh negeri, serta meningkatkan potensi pajak dari kerja sama Starlink dan penyelenggara nasional.

Pelayanan dan Investasi

Dalam memasuki pasar di Indonesia, Starlink harus memiliki komitmen untuk memberikan layanan internet dengan harga yang wajar dan adil. Seperti yang diketahui bahwa layanan Starlink di beberapa negara termasuk Amerika Serikat terbilang cukup tinggi, dimana harga layanan di Amerika Serikat ditaksir sebesar Rp2 juta, sedangkan Indonesia hanya sebesar Rp750 ribu. Starlink jangan melakukan permainan harga atau melakukan dumping harga yang tidak sehat demi mendapatkan pasar Indonesia.

Starlink wajib menjalin kemitraan yang adil dengan penyelenggara telekomunikasi nasional di di setiap wilayah. Pasalnya, banyak penyelenggara telekomunikasi nasional yang berminat membuka kerja sama dengan Starlink, khususnya di beberapa daerah yang memiliki tantangan geografis, namun secara modal kuat untuk membangun fasilitas pendukung Starlink.

Namun Starlink juga harus membantu pembangunan fasilitas pendukung seperti infrastruktur gateway di berbagai daerah dan menyediakan layanan pre-sales serta after-sales yang memadai. Kerjasama ini tidak hanya menguntungkan penyelenggara telekomunikasi nasional di berbagai daerah dalam memberikan variasi layanan satelit kepada masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dengan edukasi yang komprehensif tentang jenis layanan, manfaat, dan harga yang wajar atas investasi.

Manfaatnya bagi penyelenggara telekomunikasi nasional juga akan mendapatkan margin yang positif, meningkatkan lapangan kerja baru dan peningkatan pajak layanan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan menumbuhkan sektor telekomunikasi, mempercepat kemajuan digital dan sosial di Indonesia.

Dengan akses internet yang memadai, masyarakat dapat mengakses informasi kesehatan yang penting, menghubungi layanan kesehatan jarak jauh, dan mengakses layanan publik secara online seperti pembayaran pajak, pendaftaran kendaraan, dan layanan administrasi lainnya. Ini membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan, membawa manfaat yang besar bagi masyarakat sehingga peran pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk hal tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa akses internet yang andal dan terjangkau tersedia bagi semua masyarakat, serta memperkuat sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
 
 
*Penulis adalah Founder Sobat Cyber Indonesia


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya