Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan/Ist

Politik

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

KAMIS, 02 MEI 2024 | 22:05 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melakukan Langkah visioner menyusul rencananya membentuk  unit khusus Polri yang menangani pidana ketenagakerjaan dan masalah perburuhan.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan dalam keterangannya, Kamis (2/5).

"Masalah perburuhan dan ketenagakerjaan ke depan akan semakin kompleks dan dibutuhkan para ahli yang handal dalam penanganannya," kata Edi yang merupakan dosen pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini.


Edi berharap unit khusus yang akan dibentuk Kapolri  akan banyak memberi perhatian khusus soal adanya dugaan pelanggaran hukum terkait ketenagakerjaan dan hak buruh.

"Semoga wacana pembentukan unit khusus ketenagakerjaan  ini akan bisa meningkatkan kinerja Polri dalam bidang ketenagakerjaan," kata mantan anggota Kompolnas ini.

Di sisi lain, Edi mendukung sepenuhnya pengangkatan Presiden Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI) Andi Gani Nena Wea sebagai staf ahli Khusus Kapolri bidang ketenagakerjaan.

"Andi Gani  adalah sosok berpengalaman dalam dunia ketenagakerjaan," kata Ketua Forum Wartawan Polri (FWP)  tiga periode ini.  

Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menunjuk Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menjadi Staf Khusus Kapolri di bidang ketenagakerjaan.

Hal ini diumumkan Kapolri ketika meninjau aksi May Day atau Hari Buruh di GBK, Jakarta, Rabu (1/5).

“Tadi di dalam sepakat bahwa teman-teman pimpinan konfederasi dan serikat menunjuk Bung Andi Gani untuk menjadi Staf Ahli Kapolri di bidang ketenagakerjaan,” ujar Kapolri di lokasi.



Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya