Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan/Ist

Politik

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

KAMIS, 02 MEI 2024 | 22:05 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melakukan Langkah visioner menyusul rencananya membentuk  unit khusus Polri yang menangani pidana ketenagakerjaan dan masalah perburuhan.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan dalam keterangannya, Kamis (2/5).

"Masalah perburuhan dan ketenagakerjaan ke depan akan semakin kompleks dan dibutuhkan para ahli yang handal dalam penanganannya," kata Edi yang merupakan dosen pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini.


Edi berharap unit khusus yang akan dibentuk Kapolri  akan banyak memberi perhatian khusus soal adanya dugaan pelanggaran hukum terkait ketenagakerjaan dan hak buruh.

"Semoga wacana pembentukan unit khusus ketenagakerjaan  ini akan bisa meningkatkan kinerja Polri dalam bidang ketenagakerjaan," kata mantan anggota Kompolnas ini.

Di sisi lain, Edi mendukung sepenuhnya pengangkatan Presiden Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI) Andi Gani Nena Wea sebagai staf ahli Khusus Kapolri bidang ketenagakerjaan.

"Andi Gani  adalah sosok berpengalaman dalam dunia ketenagakerjaan," kata Ketua Forum Wartawan Polri (FWP)  tiga periode ini.  

Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menunjuk Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menjadi Staf Khusus Kapolri di bidang ketenagakerjaan.

Hal ini diumumkan Kapolri ketika meninjau aksi May Day atau Hari Buruh di GBK, Jakarta, Rabu (1/5).

“Tadi di dalam sepakat bahwa teman-teman pimpinan konfederasi dan serikat menunjuk Bung Andi Gani untuk menjadi Staf Ahli Kapolri di bidang ketenagakerjaan,” ujar Kapolri di lokasi.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya