Jepang Siapkan Peraturan untuk Mencegah Penyalahgunaan AI

Meskipun kecerdasan buatan generatif dapat membantu meningkatkan kenyamanan masyarakat, masih ada kekhawatiran bahwa teknologi tersebut dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah dan melakukan aktivitas kriminal.

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Pemerintah Jepang kini dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengatur pengembang AI besar, baik di dalam maupun luar negeri.

Jepang hingga saat ini membiarkan perusahaan mengatur dirinya sendiri berdasarkan pedoman kecerdasan buatan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan. Sebagai gantinya, dewan strategi AI pemerintah akan memulai diskusi pada bulan Mei mengenai pembuatan kerangka hukum.

Nikkei melaporkan, diskusi akan membahas pro dan kontra peraturan perundang-undangan seputar pengembangan AI. Laporan ini akan menganalisis peraturan di AS dan Eropa untuk memutuskan tindakan yang tepat untuk Jepang.

Dewan akan mendasarkan pembahasannya pada rancangan yang disusun oleh Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa pada bulan Februari.

Rencana LDP berfokus pada pengembang AI skala besar, seperti pengembang ChatGPT yang berbasis di AS, OpenAI.  Rencana tersebut memerlukan verifikasi keamanan pihak ketiga untuk pembangunan berisiko tinggi dan berbagi informasi risiko dengan pemerintah.

Pemerintah nantinya akan mewajibkan laporan rutin mengenai kepatuhan dan dapat mengenakan denda jika ada aturan yang dilanggar.