Berita

Ilustrasi Foto/Net

Hukum

Sidang Gugatan Pileg di MK

Gerindra Tuding Nasdem Curi Suara di Dapil Jabar IX

SELASA, 30 APRIL 2024 | 15:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Gerindra meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar melakukan penghitungan rekapitulasi suara yang benar di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat IX.

Pasalnya, di Dapil Jabar IX terjadi penggelembungan suara di 35 Kecamatan terhadap Partai Nasdem yang itu merugikan Partai Gerindra.

Hal itu diungkapkan Kuasa Hukum Partai Gerindra, Munathsir Mustaman dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa (30/4).


“Karena telah terjadi pergeseran dan perubahan dan/atau penambahan peranan suara Partai Nasdem yang dilakukan oleh termohon yang diduga dilakukan pada setiap tingkatan rekapitulasi yang tersebar pada 53 Kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang,” ungkap Mustaman.

Atas temuan itu, Mustaman memohon MK untuk memerintahkan KPU agar melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 53 kecamatan di Kabupaten Majalengka dan Subang.

“Untuk menjamin kepastian pemilih yang benar-benar ada dan memiliki hak pilih secara konsisten 4 bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut telah mengakibatkan berkurangnya perolehan suara bagi pemohon sehingga pemohon tidak mendapatkan kursi di DPR di daerah pembelian Jawa Barat IX,” tegasnya.

Atas dasar itu, Mustaman meminta MK untuk memerintahkan KPU agar menetapkan perolehan suara Gerindra 106.934 suara dan melaksanakan PSU di 53 Kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang untuk pengisian anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat IX.

“Dengan demikian pemohon kepada majelis hakim konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara untuk mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk mengabulkan permohonan,” demikian Mustaman.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

UPDATE

Prabowo Cap Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Sebagai Aksi Terorisme

Kamis, 19 Maret 2026 | 20:16

Motif Penyerang Aktivis KontraS Inisiatif atau Perintah Atasan?

Kamis, 19 Maret 2026 | 20:15

Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 Hijriah Jatuh pada 21 Maret 2026

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:51

Pemerintah Siapkan Skema WFH PNS hingga Swasta, Berlaku Usai Idulfitri

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:24

Waspada, Ratusan Suspek Virus Campak Ditemukan di Sumut

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:20

Hilal 1 Syawal Belum Terlihat di Jawa Barat

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:07

Bank Mandiri Berangkatkan Lebih dari 10.000 Pemudik Lebaran 2026

Kamis, 19 Maret 2026 | 19:05

Megawati Curhat ke Prabowo Lawatan di Arab Saudi dan UEA

Kamis, 19 Maret 2026 | 18:42

MUI: Jangan Paksakan Idulfitri Berbarengan

Kamis, 19 Maret 2026 | 18:29

MUI Imbau Umat Tunggu Hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H

Kamis, 19 Maret 2026 | 17:41

Selengkapnya