Berita

Kiai Faturrohman/Istimewa

Nusantara

Ulama NU Cirebon Dorong Pemerintah Beri Tindakan Tegas terhadap Judi Online

SABTU, 27 APRIL 2024 | 04:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin didesak untuk mengambil langkah lebih tegas dalam memberantas maraknya judi online dengan menindak para bandar dan oknum yang membekinginya.

Seruan ini disampaikan oleh Ulama NU Cirebon, Kiai Faturrohman, sebagai tanggapan terhadap meningkatnya perjudian online di wilayah Cirebon.

Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mauwanah Cirebon ini, perjudian online telah menyebar luas hingga ke perkampungan. Bahkan tidak hanya merugikan kaum pria dewasa, tetapi juga telah merambah hingga anak-anak remaja yang memiliki akses ke situs-situs judi online melalui gadget.


"Perjudian slot dan tebak angka di situs perjudian online telah menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar. Perjudian online telah menjadi candu bagi masyarakat, dengan korban yang tak terkecuali, baik kaum pria maupun ibu rumah tangga tergoda. Hal ini mengancam perekonomian masyarakat bawah," ucapnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (26/4).

Kiai Faturrohman menegaskan, judi online memiliki dampak yang lebih merusak daripada korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Jika tidak diberantas, judi online akan mengubah mental generasi bangsa dan mengakibatkan penderitaan bagi rakyat jelata.

"Menyerukan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup akses ke situs perjudian online dan menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap para bandar dan pemainnya, karena perjudian online merugikan masyarakat secara luas," tegasnya.

Dia juga meminta pemerintahan mendatang, Prabowo-Gibran, untuk membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan judi online guna melindungi masyarakat dari ancaman tersebut.

"Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, satgas pemberantasan perjudian online harus dibentuk untuk melindungi masyarakat," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri telah memerintahkan pemberantasan judi online, bahkan telah mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas masalah ini.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya