Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/RMOL

Politik

Prabowo Makin “Gemoy” jika PKB dan Nasdem Merapat

KAMIS, 25 APRIL 2024 | 13:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mendapatkan keuntungan besar apabila bisa merangkul PKB dan Partai Nasdem masuk dalam koalisi pemerintahan.

Bahkan, jika gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pileg 2024 yang dilayangkan PPP diterima Mahkamah Konstitusi (MK), maka Prabowo Subianto semakin kuat karena menguasai sekitar 74 persen kursi di parlemen.

Demikian analisa Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam dalam keterangan resminya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/4).


“Pendekatan Prabowo dengan Nasdem dan PKB, setidaknya akan menggenapkan kekuatan politik pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sekitar 70 persen. Bahkan jika guguatan PHPU PPP dikabulkan MK, maka akumulasi koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa semakin "gemoy", yakni sekitar 74 persen,” kata Khoirul Umam.

Berangkat dari perlunya dukungan partai-partai yang mempunyai kursi di parlemen itu, Khoirul Umam menilai bahwa Prabowo-Gibran bakal mengakomodir parpol yang sempat menjadi rival di Pilpres 2024. Sebab, hal itu dibutuhkan guna stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran kelak.

“Untuk menghadirkan lingkungan politik dan pemerintahan baru yang stabil dalam transisi kekuasaan, maka dibutuhkan setidaknya 60 persen kekuatan parlemen,” kata Khoirul Umam.

Meski begitu, Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Parmadina ini tetap berharap Prabowo-Gibran agar mempertimbangkan adanya parpol yang berada di luar pemerintahan atau oposisi. Itu penting dalam rangka check and balances pemerintahan agar tetap berjalan sehat.

“Per hari ini, setidaknya ada dua partai yang belum terbuka pintu komunikasi untuk bergabung ke pemerintahan, yakni PKS dan PDIP,” tandas Khoirul Umam.



Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya