Berita

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan pemilik X, Elon Musk/Net

Dunia

PM Australia Sindir Elon Musk Sombong dan Kebal Hukum

SELASA, 23 APRIL 2024 | 19:04 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sindiran disampaikan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese terhadap miliarder terkenal Elon Musk, menyusul penolakan media sosial X untuk menghapus konten kekerasan.

Dalam wawancaranya dengan ABC News pada Selasa (23/4), Musk menjelek-jelekkan Musk dengan menyebutnya sebagai miliarder sombong yang menganggap dirinya kebal hukum.

“Gagasan bahwa seseorang akan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan hak memasang konten kekerasan di suatu platform menunjukkan betapa tidak terjangkaunya Musk,” ujar Albanese.


Pernyataan PM Australia disampaikan untuk menanggapi unggahan meme Musk di X yang menyindir pemerintah Australia menghalangi kebebasan berbicara karena mendesak platform tersebut untuk menghapus video kekerasan di mana seorang remaja menikam seorang pendeta Asyur dan lainnya.

Pemilik X itu mengatakan pihaknya telah menyensor konten yang dipermasalahkan Australia dan saat ini tengah diproses hukum.

Namun Komisioner e-Safety Australia meminta video dihapuskan seluruhnya karena unggahan itu masih bisa diakses oleh pengguna Australia yang menggunakan jaringan pribadi (VPN) dan juga pengguna di luar Australia.

"Jika suatu negara diizinkan menyensor konten untuk semua negara, dan hal ini merupakan tuntutan eSafety Commissioner Australia, lalu apa yang bisa menghentikan negara mana pun untuk mengendalikan seluruh Internet?," tegasnya.

Musk mengklaim bahwa X tetap pada posisinya untuk tidak mengikuti permintaan Australia dan meyakinkan bahwa platform mereka terbukti jujur dan mewakili keterbukaan.

“Jangan percaya begitu saja, tanyakan saja pada PM Australia! Saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada PM karena telah memberitahu publik bahwa platform ini adalah satu-satunya platform yang jujur,” tegasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya