Berita

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu/Ist

Politik

Soal PKS Koalisi atau Oposisi Ditentukan Majelis Syura

SELASA, 23 APRIL 2024 | 14:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga saat ini belum menentukan sikap soal apakah akan bergabung dengan koalisi pemerintah, atau menjadi oposisi usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sikap politik partai berlambang padi dan bulan sabit itu akan ditentukan oleh Musyawarah Majelis Syura, yang merupakan lembaga tertinggi dalam struktur partai.

"Sesuai AD/ART, (sikap) PKS ini akan diputuskan majelis syura atau Badan Pekerja Majelis Syuro yaitu DPP," kata Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (23/4).


Menurut Syaikhu, apa pun sikap politik yang nantinya akan dipilih, tidak akan menghilangkan sikap kritis PKS.

"Saya sebagai pelaksana akan menjalankan apapun keputusan majelis syura, tapi yakinlah sikap kritis PKS akan kita jaga sebagai bagian untuk meluruskan dari proses perjalanan yang memang perlu diingatkan," pungkas Syaikhu.

Selama periode Presiden Joko Widodo, PKS memilih berada di gerbong oposisi, meskipun partai besar yang lain beramai-ramai berusaha untuk berkawan dengan pemerintah.

Di tahun 2024, PKS diprediksi akan kembali di luar pemerintahan melihat perolehan suara pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang kalah dari Paslon Nomor Urut 2 Prabowo-Gibran.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya