Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Semua Pihak Harus Legawa Terima Putusan MK

SELASA, 23 APRIL 2024 | 09:11 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Semua pihak mesti legawa menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Capres-Cawapres Nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Capres-Cawapres Nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, semua pihak mesti legawa dan bersatu demi Indonesia yang lebih maju ke depan usai putusan MK yang telah dibacakan Senin kemarin (22/4).

"Jangan lagi ada keributan-keributan hanya karena 1 sampai 2 orang, kita mesti melupakan semua, karena yang jauh lebih penting dari itu semua adalah kemampuan bangsa untuk lebih mensejahterakan rakyatnya," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/4).


Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini berharap, semua pihak dapat merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa, dan tidak terpecah belah hanya karena kontestasi Pilpres 2024.

"Tidak mungkin MK akan memuaskan semua yang bersemgketa, pasti pada akhirnya ada yang tidak puas dan ada yang puas dengan Putusan MK. Semua pihak harus menahan diri, mesti menjadikan ini semua sebagai bahan untuk refleksi menuju perbaikan-perbaikan pada pelaksanaan pemilu berikutnya," pungkas Saiful.



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya