Berita

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin malam (22/4)/RMOL

Politik

Rakernas IV PDIP Akan Putuskan Koalisi atau Oposisi

SELASA, 23 APRIL 2024 | 01:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan memutuskan sikap politik untuk berada di dalam atau luar pemerintahan di forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV pada 24-26 Mei 2024.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin malam (22/4).

Basarah menuturkan, dalam forum Rakernas PDIP nanti akan dibahas rencana strategis PDIP bersama segenap struktur partai baik DPC maupun DPD. Dari hasil musyawarah itu nantinya akan memberikan usulan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selaku pemegang hak prerogatif.


“Kemudian di sanalah PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” kata Basarah.

Namun demikian, kata Basarah, sepanjang sejarah perjuangan politik PDIP sejak pra kemerdekaan (Partai Nasional Indonesia atau PNI) hingga saat ini, sudah terbiasa dengan segala cuaca politik di Tanah Air.

“Kita pernah di zaman kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927 dalam masa hegemoni kolonialisme itu kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain. Lalu di era Orde Baru kita mengalami intimidasi politik yang sangat luar biasa tapi kemudian kita berhasil survive dan di 1999 kita menang pemilu,” tuturnya.

Tak hanya itu, Wakil Ketua MPR ini juga menyebut bahwa PDIP pernah berada di luar pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode atau 10 tahun, hingga kembali berada di dalam pemerintahan era Jokowi.

“Jadi, apapun keputusan Ibu Mega kelak maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya