Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Bisnis

Pemerintah China-Indonesia Bakal Bentuk Tim Percepatan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

SENIN, 22 APRIL 2024 | 11:57 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah RI dan China bakal segera membentuk tim khusus untuk percepatan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, setelah Pertemuan ke-4 High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI Republik Rakyat China (RRC) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pekan ini.

"Kereta api cepat Jakarta-Surabaya, kami sepakat tim segera dibentuk," kata Luhut seperti dikutip dari akun Instagram resminya, @luhut.pandjaitan, Senin (22/4).


Menurut Luhut, proyek kereta cepat ini harus segera diteruskan ke Surabaya, dengan tingkat keberhasilan yang diyakini Luhut akan sama seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Sejauh ini sejak peluncurannya, kata Luhut, Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri terus mengalami jumlah peningkatan penumpang sampai pada puncak arus mudik Lebaran kemarin.

"Ini sekaligus menjadi bukti bahwa proyek ini selayaknya dapat dilanjutkan sampai ke Surabaya," kata Luhut.

Dalam kesempatan lain, Luhut juga meminta China untuk serius dalam membantu Indonesia menggarap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Ia menyebut proyek kereta cepat ini merupakan bagian dari sinergi Indonesia dan China.

Selain itu, proyek kereta cepat juga disebut sebagai bukti keberhasilan Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiative (GMF-BRI).

"Oleh karena itu, saya harap Pemerintah Tiongkok, China Development Bank (CDB), dan China Railway terus memberikan atensi prioritas dan dukungan finansial, serta pengalihan teknologi pengoperasian KCJB," kata Luhut dalam keterangan resmi, Jumat (19/4) waktu setempat.

"Kami mengusulkan pembentukan joint task force untuk percepatan proyek (Kereta Cepat Jakarta-Surabaya)," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya