Pendukung Tiongkok di Solomon Kalah dalam Pemilu

Upaya Beijing untuk membangun pengaruh di seluruh Kepulauan Solomon menemui hambatan besar  setelah Perdana Menteri Provinsi Malaita kalah dalam pemilu tingkat nasional.

Fini dikenal sebagai penjamin utama ekspansi kepentingan Tiongkok di Provinsi Malaita, Solomon.

Tadinya selama bertahun-tahun, Provinsi Malaita menolak menerima bantuan atau investasi dari Tiongkok. Hal ini berubah ketika Fini dilantik sebagai perdana menteri pada tahun 2023, menggantikan Daniel Suidani yang populer.

Fini baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman dengan provinsi Jiangsu, Tiongkok. Namun kegagalannya untuk merebut kembali kursinya kini membuat kesepakatan itu diragukan.

Kedutaan Besar Beijing di Kepulauan Solomon di masa lalu memuji “dukungan kuat” Fini terhadap Tiongkok, berjanji untuk membuka jalan baru di provinsinya dan menyediakan internet yang lebih baik.

Adapun Suidani merupakan pemimpin provinsi yang kerap menolak cek Tiongkok karena khawatir niat baik Beijing suatu hari nanti akan datang tanpa syarat.

Suidani menyatakan bahwa ia sekarang akan berusaha untuk merebut kembali jabatan Perdana Menteri Malaita, dan mengatakan upaya untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok telah berkontribusi pada kejatuhan Fini.

“Masyarakat di Malaita tidak setuju dengan pemerintah yang berkuasa selama 12 bulan terakhir,” katanya kepada AFP, Jumat.

“Semua hal ini berkontribusi, termasuk penandatanganan hubungan provinsi dengan Jiangsu,” katanya lagi sambil menekankan pengaruh Partai Komunis Tiongkok semakin besar di Solomon.

Suidani digulingkan sebagai perdana menteri Malaita setelah kalah dalam mosi tidak percaya pada awal tahun 2023.

Dia telah lama mencurigai Tiongkok bekerja di belakang layar untuk mengatur pemecatannya.

Kepulauan Solomon saat ini sedang menghitung suara untuk pemilu provinsi dan nasional.

Kontes ini menyoroti upaya Tiongkok untuk menunjukkan pengaruhnya di Pasifik Selatan dan sebagian dilakukan sebagai referendum mengenai pengaruh Beijing yang semakin besar di negara tersebut.

Perdana Menteri Solomon Manasseh Sogavare telah memperjuangkan hubungan yang lebih erat dengan Beijing sejak berkuasa pada tahun 2019.

Inti dari dukungan Sogavare adalah pakta keamanan tahun 2022 yang melibatkan tim polisi Tiongkok yang dikerahkan secara bergilir di kepulauan tersebut.