Berita

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar/Ist

Politik

PKB Tak Batasi Calon Kepala Daerah Harus Kader

SABTU, 20 APRIL 2024 | 21:22 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi membuka pendaftaran bagi masyarakat yang maju sebagai Kepala Daerah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

PKB tidak akan membatasi siapapun yang hendak maju di Pilkada 2024 mengingat PKB memiliki kesempatan dan peluang untuk mengusung sendiri.

"Ingin saya sampaikan mari seluruh yang berkeinginan menjadi kepala daerah silakan mendaftarkan ke PKB karena kami tidak membatasi diri hanya kader," kata Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Rumah Dinas Wakil Ketua DPR RI, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Sabtu (20/4).


Cak Imin juga mengatakan tidak menutup kemungkinan pendaftaran dilakukan oleh seseorang yang berada di luar kepengurusan atau kader PKB.

"Untuk pilkada yang jumlahnya sangat besar ini, PKB merasa harus membuka diri, tidak berpaku pada kader sendiri, sehingga kita akan menilai kader bangsa pada umumnya dari berbagai lapisan, dari berbagai partai," katanya.

Masyarakat yang tertarik untuk maju sebagai kepala daerah, bisa mendatangi langsung ke kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) maupun kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

Setelah mendaftar, internal PKB akan melihat berbagai indikator dari para peserta yakni mulai dari visi misi, track record, hingga komitmennya dalam memimpin.

"Kami akan menentukan berdasarkan beberapa kriteria, dan indikator termasuk visi dan misinya sekaligus komitmen dan track recordnya serta kapasitas dan kemampuannya," pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya