Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jangan Membisu Ada 249 Nakes Dipecat

Pemecatan 249 tenaga kesehatan (Nakes) di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) gara-gara menggelar aksi demo tidak bisa dipandang sebelah mata oleh pemerintah.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher secara tegas meminta pemerintah mencari solusi atas pemecatan oleh Bupati Manggarai, Hery Nabit. Apalagi latar belakang pemecatan dilakukan usai ratusan nakes menuntut kenaikan gaji.

"Pemecatan nakes usai demonstrasi ini menunjukkan pemerintah antikritik serta tak menghargai kontribusi nakes dalam menjaga kesehatan nasional," tegas Netty dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4).

Peristiwa ini harus menjadi alarm bagi pemerintah pusat. Sebab jika dibiarkan, publik akan menganggap adanya pembiaran kesewenang-wenangan pemerintah daerah.

“Pemerintah pusat tidak boleh bungkam. Apalagi yang dituntut oleh nakes ini merupakan hal yang wajar dan seharusnya mereka dapatkan," tegas Netty.

Atas dasar itu, Netty meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turun tangan menjembatani Pemda Manggarai dan nakes yang dipecat untuk mencari solusi bersama.

"Jika tidak, ini akan menjadi preseden buruk atas kebebasan bersuara, terutama dari para nakes yang bekerja di bawah pemda langsung. Nakes adalah aset negara yang telah memberikan kontribusi besar dalam pelayanan kesehatan," pungkasnya.