Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir/Net

Bisnis

Klarifikasi Soal Imbauan Borong Dolar, Erick Thohir: Arahan Saya Optimalkan Beli Dolar, Bukan Borong

SABTU, 20 APRIL 2024 | 11:24 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Imbauan Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta BUMN besar memborong dolar di tengah melemahnya rupiah terhadap mata uang itu menuai perdebatan.

Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru mengatakan hal tersebut tidak tepat untuk dilakukan dan meminta BUMN tidak membeli dolar dalam jumlah besar.

Menyusul adanya persoalan tersebut, Erick Thohir kembali buka suara. Menurutnya, ia hanya mengarahkan sejumlah pelat merah yang bergantung pada bahan baku impor dan memiliki utang luar negeri yang besar dalam jumlah dolar untuk lebih mengoptimalkan mata uang itu.


Ia mengatakan perintah itu tidak boleh dimaknai sebagai permintaan memborong. Tapi, ia meminta perusahaan pelat merah agar membeli dolar secara tepat dan bijak.

"Arahan saya kepada BUMN adalah untuk mengoptimalkan pembelian dollar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan," ungkap Erick dalam pernyataan tertulisnya, Jakarta, Jumat (19/4).

"Bukan memborong, intinya adalah jangan sampai berlebihan, kita harus bijaksana dalam menyikapi kenaikan dolar saat ini," lanjutnya.

Adapun perintah itu ia maksudkan untuk mengantisipasi imbas lanjutan gejolak geopolitik maupun ekonomi yang terjadi imbas konflik Iran-Israel.

Arahan itu dianggap Erick sejalan dengan apa yang disampaikan Airlangga pada Kamis (18/4), yang mengimbau untuk tidak membeli dolar AS di tengah melemahnya rupiah yang tembus di atas Rp16.000 per dolar AS akibat konflik Timur Tengah.

"Tentu kalau situasi dolar lagi menguat tentu tidak bijaksana untuk beli dolar di harga tinggi. Tentu kita perlu meredam kebutuhan terhadap dolar," kata Airlangga.

Menurut Airlangga, pemerintah memang memiliki instrumen untuk menekan volatilitas nilai tukar rupiah. Salah satunya, aturan parkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang harus dibawa pulang ke dalam negeri.

Namun, instrumen itu tetap memerlukan dukungan. Sehingga Airlangga meminta BUMN seperti Pertamina hingga PLN untuk tidak membeli dolar, serta meminta instansi pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi impor terutama yang bersifat konsumtif.

"Dengan tools-tools yang ada sebetulnya relatif terkendali. Namun kita meminta kalau impor konsumtif ya ditahan-tahan dulu lah dalam situasi seperti ini," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya