Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir/Net

Bisnis

Klarifikasi Soal Imbauan Borong Dolar, Erick Thohir: Arahan Saya Optimalkan Beli Dolar, Bukan Borong

SABTU, 20 APRIL 2024 | 11:24 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Imbauan Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta BUMN besar memborong dolar di tengah melemahnya rupiah terhadap mata uang itu menuai perdebatan.

Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru mengatakan hal tersebut tidak tepat untuk dilakukan dan meminta BUMN tidak membeli dolar dalam jumlah besar.

Menyusul adanya persoalan tersebut, Erick Thohir kembali buka suara. Menurutnya, ia hanya mengarahkan sejumlah pelat merah yang bergantung pada bahan baku impor dan memiliki utang luar negeri yang besar dalam jumlah dolar untuk lebih mengoptimalkan mata uang itu.


Ia mengatakan perintah itu tidak boleh dimaknai sebagai permintaan memborong. Tapi, ia meminta perusahaan pelat merah agar membeli dolar secara tepat dan bijak.

"Arahan saya kepada BUMN adalah untuk mengoptimalkan pembelian dollar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan," ungkap Erick dalam pernyataan tertulisnya, Jakarta, Jumat (19/4).

"Bukan memborong, intinya adalah jangan sampai berlebihan, kita harus bijaksana dalam menyikapi kenaikan dolar saat ini," lanjutnya.

Adapun perintah itu ia maksudkan untuk mengantisipasi imbas lanjutan gejolak geopolitik maupun ekonomi yang terjadi imbas konflik Iran-Israel.

Arahan itu dianggap Erick sejalan dengan apa yang disampaikan Airlangga pada Kamis (18/4), yang mengimbau untuk tidak membeli dolar AS di tengah melemahnya rupiah yang tembus di atas Rp16.000 per dolar AS akibat konflik Timur Tengah.

"Tentu kalau situasi dolar lagi menguat tentu tidak bijaksana untuk beli dolar di harga tinggi. Tentu kita perlu meredam kebutuhan terhadap dolar," kata Airlangga.

Menurut Airlangga, pemerintah memang memiliki instrumen untuk menekan volatilitas nilai tukar rupiah. Salah satunya, aturan parkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang harus dibawa pulang ke dalam negeri.

Namun, instrumen itu tetap memerlukan dukungan. Sehingga Airlangga meminta BUMN seperti Pertamina hingga PLN untuk tidak membeli dolar, serta meminta instansi pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi impor terutama yang bersifat konsumtif.

"Dengan tools-tools yang ada sebetulnya relatif terkendali. Namun kita meminta kalau impor konsumtif ya ditahan-tahan dulu lah dalam situasi seperti ini," pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Gibran Mundur Saja

Selasa, 03 November 2026 | 04:20

Investasi Jakarta Tembus Rp249,3 Triliun

Selasa, 03 November 2026 | 04:08

MUI Apresiasi Pencopotan Kapolres Sukoharjo

Selasa, 03 November 2026 | 03:17

DJP Buka-bukaan soal Pajak Digital yang Disebut Hashim

Selasa, 03 November 2026 | 03:05

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Putusan MA soal Suket Gibran Jadi Momentum Akhiri Bayang-Bayang Jokowi

Selasa, 03 November 2026 | 02:13

Sikap Responsif Kapolri Pulihkan Kepercayaan Masyarakat

Selasa, 03 November 2026 | 02:05

RI Pamer Latihan Militer Gabungan Tiga Bidang di Forum Pertahanan ASEAN

Selasa, 03 November 2026 | 01:40

Anies Temui Seniman Iman Soleh di Bandung, Ini Kisahnya

Selasa, 03 November 2026 | 01:29

PAM Jaya Sumbang Dividen Rp257 Miliar

Selasa, 03 November 2026 | 01:07

Selengkapnya