Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir/Net

Bisnis

Klarifikasi Soal Imbauan Borong Dolar, Erick Thohir: Arahan Saya Optimalkan Beli Dolar, Bukan Borong

SABTU, 20 APRIL 2024 | 11:24 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Imbauan Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta BUMN besar memborong dolar di tengah melemahnya rupiah terhadap mata uang itu menuai perdebatan.

Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru mengatakan hal tersebut tidak tepat untuk dilakukan dan meminta BUMN tidak membeli dolar dalam jumlah besar.

Menyusul adanya persoalan tersebut, Erick Thohir kembali buka suara. Menurutnya, ia hanya mengarahkan sejumlah pelat merah yang bergantung pada bahan baku impor dan memiliki utang luar negeri yang besar dalam jumlah dolar untuk lebih mengoptimalkan mata uang itu.

Ia mengatakan perintah itu tidak boleh dimaknai sebagai permintaan memborong. Tapi, ia meminta perusahaan pelat merah agar membeli dolar secara tepat dan bijak.

"Arahan saya kepada BUMN adalah untuk mengoptimalkan pembelian dollar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan," ungkap Erick dalam pernyataan tertulisnya, Jakarta, Jumat (19/4).

"Bukan memborong, intinya adalah jangan sampai berlebihan, kita harus bijaksana dalam menyikapi kenaikan dolar saat ini," lanjutnya.

Adapun perintah itu ia maksudkan untuk mengantisipasi imbas lanjutan gejolak geopolitik maupun ekonomi yang terjadi imbas konflik Iran-Israel.

Arahan itu dianggap Erick sejalan dengan apa yang disampaikan Airlangga pada Kamis (18/4), yang mengimbau untuk tidak membeli dolar AS di tengah melemahnya rupiah yang tembus di atas Rp16.000 per dolar AS akibat konflik Timur Tengah.

"Tentu kalau situasi dolar lagi menguat tentu tidak bijaksana untuk beli dolar di harga tinggi. Tentu kita perlu meredam kebutuhan terhadap dolar," kata Airlangga.

Menurut Airlangga, pemerintah memang memiliki instrumen untuk menekan volatilitas nilai tukar rupiah. Salah satunya, aturan parkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang harus dibawa pulang ke dalam negeri.

Namun, instrumen itu tetap memerlukan dukungan. Sehingga Airlangga meminta BUMN seperti Pertamina hingga PLN untuk tidak membeli dolar, serta meminta instansi pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi impor terutama yang bersifat konsumtif.

"Dengan tools-tools yang ada sebetulnya relatif terkendali. Namun kita meminta kalau impor konsumtif ya ditahan-tahan dulu lah dalam situasi seperti ini," pungkasnya.

Populer

Permainan Jokowi Terbaca Prabowo dan Megawati

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:01

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Mengapa KPK Keukeuh Tidak Mau Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi?

Selasa, 25 Februari 2025 | 08:02

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Tak Patuhi Instruksi Megawati

Sabtu, 22 Februari 2025 | 03:26

UPDATE

Irwasum Polri Pimpin Panen Jagung Serentak di Madiun

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:40

Alex Indra Minta Pemerintah Jamin Stabilitas Harga Pangan di Ramadan dan Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:37

Pemerintah dan Pertamina Jamin Stok Elpiji Aman Jelang Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:34

Cak Imin Ceramahi Mendes Yandri: Hati-Hati jadi Pejabat

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:24

Kelompok Ini Berhak Dapat Layanan Transportasi Gratis di Jakarta

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:23

Satgas Damai Cartenz Buru Enam Napi Lapas Wamena yang Kabur

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:08

Cagub Papua Mathius Fakhiri: Keadilan Akhirnya Datang Juga

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:07

PKS Siapkan Berbagai Program Sosial Selama Ramadan

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:47

KWI Anugerahi Penghargaan Tujuh Organisasi Lintas Iman

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

DPR Ditagih Selesaikan RUU Pemilu

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

Selengkapnya