Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir/Net

Bisnis

Klarifikasi Soal Imbauan Borong Dolar, Erick Thohir: Arahan Saya Optimalkan Beli Dolar, Bukan Borong

SABTU, 20 APRIL 2024 | 11:24 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Imbauan Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta BUMN besar memborong dolar di tengah melemahnya rupiah terhadap mata uang itu menuai perdebatan.

Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru mengatakan hal tersebut tidak tepat untuk dilakukan dan meminta BUMN tidak membeli dolar dalam jumlah besar.

Menyusul adanya persoalan tersebut, Erick Thohir kembali buka suara. Menurutnya, ia hanya mengarahkan sejumlah pelat merah yang bergantung pada bahan baku impor dan memiliki utang luar negeri yang besar dalam jumlah dolar untuk lebih mengoptimalkan mata uang itu.


Ia mengatakan perintah itu tidak boleh dimaknai sebagai permintaan memborong. Tapi, ia meminta perusahaan pelat merah agar membeli dolar secara tepat dan bijak.

"Arahan saya kepada BUMN adalah untuk mengoptimalkan pembelian dollar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan," ungkap Erick dalam pernyataan tertulisnya, Jakarta, Jumat (19/4).

"Bukan memborong, intinya adalah jangan sampai berlebihan, kita harus bijaksana dalam menyikapi kenaikan dolar saat ini," lanjutnya.

Adapun perintah itu ia maksudkan untuk mengantisipasi imbas lanjutan gejolak geopolitik maupun ekonomi yang terjadi imbas konflik Iran-Israel.

Arahan itu dianggap Erick sejalan dengan apa yang disampaikan Airlangga pada Kamis (18/4), yang mengimbau untuk tidak membeli dolar AS di tengah melemahnya rupiah yang tembus di atas Rp16.000 per dolar AS akibat konflik Timur Tengah.

"Tentu kalau situasi dolar lagi menguat tentu tidak bijaksana untuk beli dolar di harga tinggi. Tentu kita perlu meredam kebutuhan terhadap dolar," kata Airlangga.

Menurut Airlangga, pemerintah memang memiliki instrumen untuk menekan volatilitas nilai tukar rupiah. Salah satunya, aturan parkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang harus dibawa pulang ke dalam negeri.

Namun, instrumen itu tetap memerlukan dukungan. Sehingga Airlangga meminta BUMN seperti Pertamina hingga PLN untuk tidak membeli dolar, serta meminta instansi pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi impor terutama yang bersifat konsumtif.

"Dengan tools-tools yang ada sebetulnya relatif terkendali. Namun kita meminta kalau impor konsumtif ya ditahan-tahan dulu lah dalam situasi seperti ini," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya