Berita

Pertemuan Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair/Ist

Politik

Bertemu Airlangga, Tony Blair Siap Bantu Tumbuhkan Ekonomi Indonesia

SABTU, 20 APRIL 2024 | 08:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Target inklusi keuangan Pemerintah Indonesia yang dipatok sebesar 90 persen di tahun 2024 diyakini bisa terwujud melalui berbagai kerja sama.

Salah satu yang tertarik dengan target ambisius pemerintah ini adalah mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Saat bertemu dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Jumat (19/4), Tony Blair yakin Indonesia bisa menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Untuk mewujudkan target inklusi keuangan tersebut, Airlangga dan Tony Blair sepakat bahwa digitalisasi merupakan strategi yang paling tepat.

Melalui Tony Blair Institute (TBI), Tony Blair mendukung adanya kerja sama yang produktif antara kedua pihak dan dapat menjadikan Indonesia sebagai model acuan pertumbuhan ekonomi inklusif yang sukses di beberapa kawasan.

“Kami bersedia berbagi pengalaman untuk membantu Pemerintah Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan yang positif pada aspek digitalisasi, inklusi keuangan, dan transisi energi,” kata Tony Blair dalam keterangan yang dirilis Kemenko Perekonomian, Sabtu (20/4).

Pertemuan Airlangga dan Tony Blair berlangsung di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Jumat kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan beberapa komitmen kerja sama pendanaan yang telah dilakukan bersama negara-negara mitra.

Mulai dari Asia Zero Emission Community (AZEC), Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), sampai dengan rencana investasi Masdar atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memiliki kapasitas 1,2 GW.

Diskusi juga mencakup pembahasan mengenai tantangan teknologi ke depan, khususnya terkait perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang memiliki dampak besar terhadap seluruh aspek kehidupan, baik positif maupun negatif.

Keduanya sepakat, pemerintah harus siap menghadapi berbagai dampaknya melalui regulasi yang komprehensif, adaptif dan mampu mengantisipasi berbagai tantangan teknologi ke depan.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya