Berita

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid/RMOL

Politik

Tim Hukum Prabowo-Gibran Pede Hakim MK Putuskan PHPU Secara Objektif

KAMIS, 18 APRIL 2024 | 10:08 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tim Hukum Pasangan Capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, "pede" alias percaya diri Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara objektif.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid, dalam keterangan tertulis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (18/4).

"Pada prinsipnya, hakim (MK) telah diperkaya dengan fakta dan alat bukti yang secara terang benderang telah terungkap dalam persidangan," ujar Fahri.


Dia berharap, fenomena amicus curiae atau sahabat peradilan yang dilakukan beberapa pihak, diharapkan tidak mengganggu proses akhir dari PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

"Kami berpendapat bahwa saat ini adalah fase yang sangat krusial, di mana para hakim MK sedang melaksanakan RPH (rapat permusyawaratan hakim)," urai Fahri.

"Sehingga, biarlah para hakim memutus perkara a quo secara objektif, dengan mengedepankan prinsip imparsialitas, 'not supporting any of the sides involved in an argument'," sambungnya.

Fahri juga menyinggung ketidaktepatan langkah beberapa pihak menjadi amicus curiae di masa akhir PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Menurutnya, terdapat unsur intervensi terhadap para hakim MK.

"Pihak-pihak yang mengajukan dirinya sebagai 'Friends of The Court' (amicus curiae) itu mempunyai 'conflict of interest' secara subjektif terhadap perkara itu sendiri," tuturnya.

"Pihak-pihak ini tentunya mempunyai 'intention' agar memenangkan perkara, dengan mencoba menggunakan sarana hukum tersamar 'amicus curiae' atau bentuk lain dari intervensi yang sesungguhnya kepada lembaga peradilan MK," demikian Fahri menambahkan.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya