Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

KAMIS, 18 APRIL 2024 | 05:35 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tanpa perlu ke Mahkamah Konstitusi (MK), PDIP, PKB, PKS dan Nasdem sebenarnya mempunyai kuasa untuk merealisasikan hak angket di DPR.

Demikian pendapat dari Pendiri Partai Nasional Gotong Royong (Negoro) Faizal Assegaf melalui siaran persnya yang diterima redaksi, Kamis (18/4).

Menurut kajian Partai Negoro bahwa upaya membongkar kejahatan pemilu curang solusinya adalah melalui DPR. Di saluran tersebut, kebobrokan KPU dapat diaudit total dan dapat menyeret Presiden Joko Widodo untuk dimakzulkan.

"Namun sangat terang terlihat PDIP, Nasdem, PKS dan PKB tidak serius untuk merealisasi hak angket. Semua seolah takluk pada kekuasaan Jokowi. Keempat partai tersebut putar otak bermain Srimulat di teras MK," kata Faizal.

Faizal menyesalkan partai-partai yang memiliki kuasa penuh di parlemen malah menyerahkan mandat rakyat kepada MK. Di mana keberadaan lembaga tersebut sangat jelas berada dalam kontrol dan pengaruh kekuasaan Jokowi.

Padahalm,sambung Faizal, PDIP, PKB, Nasdem dan PKS secara terbuka telah menyodorkan fakta-fakta kecurangan pemilu.

"Bukti kuat itu ada di tangan mereka, kenapa tidak dibongkar di DPR? Tentu hal itu membuat publik semakin muak dan curiga," kata Faizal.

Faizal melihat keempat partai hanya memanfaatkan isu kecurangan pemilu sebagai tujuan kompromi politik. Apalagi semakin dekat pada keputusan MK, terlihat PDIP, Nasdem, PKB dan PKS bermanuver untuk mendekati Prabowo Subianto.

"Permainan politik licik keempat partai memberi gambaran terang pada publik bahwa elite-elite partai bertindak licik. Hanya mengejar kepentingan deal politik dengan memasung aspirasi rakyat secara hipokrit," kata Faizal.

Lebih licik dan bodoh lagi, menurut Faizal, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bermanuver menipu rakyat dan mahasiswa soal amicus curiae.

"Megawati sudah punya bukti atas kecurangan pilpres, tapi mengapa harus bergantung pada keputusan MK?" tanya Faizal.

Karena itulah, lanjut Faizal, wajar bila rakyat yang cerdas bereaksi, kalau PDIP, Nasdem, PKB dan PKS sudah punya fakta kecurangan pilpres, agar secepatnya dibongkar ke jalur hak angket.

"Bukan memberi harapan palsu melalui teater politik di MK," kata Faizal.

Faizal menambahkan bahwa dua pekan lalu, melalui kajian terbatas di forum Partai Negoro, para aktivis, jurnalis dan perwakilan kampus telah membuat kesimpulan: Keputusan MK soal pemilu curang bergantung pada keajaiban alias ketidakpastian.



Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

UPDATE

Kebijakan Bahlil Ugal-ugalan Bikin Susah Rakyat

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:27

Bahlil Dampingi Prabowo Bertemu JK di Istana

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:23

Legislator PKB Bingung Bulog DKI Mau Serap Ribuan Ton Beras

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:13

BPH Curhat soal Dana Rp50 Miliar Masih Nyangkut di Kemenag

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:02

Dewan Kebon Sirih Apresiasi Bantuan Modal UMKM Buat Program MBG

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:51

Kompromi Trump Basa-Basi, Dolar AS Masih di Atas Rp16.300

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:50

Pengecer Bisa Jual LPG 3 Kg, Eddy Soeparno: Prabowo Mendengar Aspirasi Masyarakat

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47

Ferry Juliantono Dorong Alumni Fresh Unpad Buktikan Ilmu ke Rakyat

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:45

UU BUMN Sah, DPR: Penunjukan Direksi Tetap Domain Kementerian BUMN

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:29

Tidak Mau Disalahkan, Bapanas Sebut Kebijakan Impor Daging Ranah Kementan

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:28

Selengkapnya