Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

KAMIS, 18 APRIL 2024 | 05:35 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tanpa perlu ke Mahkamah Konstitusi (MK), PDIP, PKB, PKS dan Nasdem sebenarnya mempunyai kuasa untuk merealisasikan hak angket di DPR.

Demikian pendapat dari Pendiri Partai Nasional Gotong Royong (Negoro) Faizal Assegaf melalui siaran persnya yang diterima redaksi, Kamis (18/4).

Menurut kajian Partai Negoro bahwa upaya membongkar kejahatan pemilu curang solusinya adalah melalui DPR. Di saluran tersebut, kebobrokan KPU dapat diaudit total dan dapat menyeret Presiden Joko Widodo untuk dimakzulkan.


"Namun sangat terang terlihat PDIP, Nasdem, PKS dan PKB tidak serius untuk merealisasi hak angket. Semua seolah takluk pada kekuasaan Jokowi. Keempat partai tersebut putar otak bermain Srimulat di teras MK," kata Faizal.

Faizal menyesalkan partai-partai yang memiliki kuasa penuh di parlemen malah menyerahkan mandat rakyat kepada MK. Di mana keberadaan lembaga tersebut sangat jelas berada dalam kontrol dan pengaruh kekuasaan Jokowi.

Padahalm,sambung Faizal, PDIP, PKB, Nasdem dan PKS secara terbuka telah menyodorkan fakta-fakta kecurangan pemilu.

"Bukti kuat itu ada di tangan mereka, kenapa tidak dibongkar di DPR? Tentu hal itu membuat publik semakin muak dan curiga," kata Faizal.

Faizal melihat keempat partai hanya memanfaatkan isu kecurangan pemilu sebagai tujuan kompromi politik. Apalagi semakin dekat pada keputusan MK, terlihat PDIP, Nasdem, PKB dan PKS bermanuver untuk mendekati Prabowo Subianto.

"Permainan politik licik keempat partai memberi gambaran terang pada publik bahwa elite-elite partai bertindak licik. Hanya mengejar kepentingan deal politik dengan memasung aspirasi rakyat secara hipokrit," kata Faizal.

Lebih licik dan bodoh lagi, menurut Faizal, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bermanuver menipu rakyat dan mahasiswa soal amicus curiae.

"Megawati sudah punya bukti atas kecurangan pilpres, tapi mengapa harus bergantung pada keputusan MK?" tanya Faizal.

Karena itulah, lanjut Faizal, wajar bila rakyat yang cerdas bereaksi, kalau PDIP, Nasdem, PKB dan PKS sudah punya fakta kecurangan pilpres, agar secepatnya dibongkar ke jalur hak angket.

"Bukan memberi harapan palsu melalui teater politik di MK," kata Faizal.

Faizal menambahkan bahwa dua pekan lalu, melalui kajian terbatas di forum Partai Negoro, para aktivis, jurnalis dan perwakilan kampus telah membuat kesimpulan: Keputusan MK soal pemilu curang bergantung pada keajaiban alias ketidakpastian.



Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya