Ratusan Nakes Dipecat, PKS: Pemerintah Jangan Abai

Pemecatan 249 tenaga kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT, dan gagalnya 500 bidan pendidik diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), disorot Wakil Ketua Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati.

Anggota Fraksi PKS itu mengungkapkan, dua peristiwa itu mencerminkan masih rendahnya penghargaan Indonesia pada profesi tenaga kesehatan.

Padahal belum lama negara dan masyarakat menyematkan gelar pahlawan terhadap tenaga kesehatan yang berjuang mempertaruhkan nyawa menangani pandemi Covid-19.

"Tentu kita prihatin atas dipecatnya 249 nakes non-ASN di Manggarai dan dibatalkannya SK P3K hampir 500 bidan pendidik karena persoalan administrasi. Harapan Nakes mendapat kesejahteraan layak menguap," kata Kurniasih lewat keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (17/4).

Pada kasus di Manggarai, kata dia, memang menjadi domain pemerintah daerah. Namun ada baiknya Kementerian Kesehatan juga cek kondisi di lapangan. Jangan sampai ada hak-hak Nakes yang diabaikan dan bekerja dengan upah di bawah standar.

"Karena mempengaruhi pelayanan kesehatan di daerah, jika nasib ratusan Nakes itu diabaikan. Jangan lupa, mereka sudah berada di garis depan saat pandemi. Lalu apa penghargaan kita terhadap mereka?" dia balik bertanya.

Begitu juga dengan gagalnya 500-an bidan pendidik diangkat sebagai PPPK, karena persoalan gelar pendidik dan nomenklatur jabatan fungsional.

"Jangan sampai norma administrasi menghalangi teman-teman bidan honorer yang sudah mengabdi di fasilitas pelayanan kesehatan justru gagal di detik terakhir. Kemenkes dan BKN, juga Kemendikbud harus duduk bersama agar 500 bidan ini segera dapat solusi," demikian Kurniasih.