Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pelaku Usaha Infrastruktur Perlu Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

RABU, 17 APRIL 2024 | 14:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pelaku usaha maupun investor di bidang infrastruktur perlu mengambil sejumlah langkah saat melaksanakan proyek infrastruktur secara rasional.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyarankan langkah tersebut harus mengutamakan keselamatan dan keamanan.

Dia juga mengatakan bahwa pelaku usaha dan investor perlu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan dampak dari konflik Israel-Iran dengan melakukan hedging. Jadi ketika pelaku usaha atau investor melaksanakan proyek infrastruktur sudah dilindungi dari risiko-risiko seperti fluktuasi nilai tukar Rupiah.


"Dengan melakukan hedging, walaupun nanti dari harga impornya mengalami kenaikan akibat nilai tukar mata uang, maka pelaku usaha sudah ada jaminan kontrak di awal bahwa harga mereka yang terima tidak terpengaruh oleh risiko kenaikan nilai tukar mata uang," kata Eko dalam keterangan yang dikutip Rabu (17/4).

Ia  menilai bahwa dampak konflik Iran-Israel terhadap infrastruktur risiko utamanya pada overhead, karena ketika konflik ini terjadi dampak langsungnya itu adalah sektor keuangan bergejolak, terutama nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar AS.

"Kalau nilai tukar rupiah semakin melemah terhadap dolar AS tentu ketika para pemilik proyek saat melakukan pembangunan infrastruktur menggunakan asumsi kurs Rupiah terhadap dolar AS Rp15.000 - Rp15.500 terhadap 1 dolar AS. Kalau sudah naik Rp1.000 di atas asumsi maka ini dapat mempengaruhi terhadap overhead-nya seperti biaya untuk penyediaan material, alat, dan teknologi konstruksi seperti semen, baja hingga teknologi bangunan cerdas," ujarnya.

Hal lainnya, menurut Rko, adalah biaya energi atau BBM. Jadi keseluruhan fenomena ini mempengaruhi di mana Iran merupakan salah satu pemasok minyak utama di level global.

"Kalau konflik Iran-Israel ini berkelanjutan maka kemungkinan harga minyak dunia bisa saja menembus 100 dolar AS per barrel, dan hal ini dapat mengganggu stabilitas terhadap proyek-proyek infrastruktur," kata Eko.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya