Berita

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja/RMOL

Politik

Bawaslu Pastikan Pengawas Adhoc Tak Maksimal Diganti

SELASA, 16 APRIL 2024 | 11:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Menghadapi Pilkada Serentak 2024, Bawaslu memastikan mengganti jajaran pengawas adhoc yang kinerjanya dinilai tidak maksimal.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan, pihaknya telah mengevaluasi kinerja jajaran pengawas adhoc yang bertugas pada Pemilu 2024 lalu.

"Jika pada pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pileg kemarin teman-teman Panwas ad hoc tidak perform dalam tugasnya, tentu kita evaluasi dan kita seleksi lagi," kata Bagja, di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).


Bagja juga memaparkan, Bawaslu bakal optimal bekerja untuk mengawasi jalannya seluruh tahapan Pilkada yang berlangsung pada November 2024.

Karena itu anggota Bawaslu RI dua periode itu perlu memastikan efektivitas kinerja jajaran pengawas adhoc benar-benar berjalan.

"Evaluasi dan seleksi sedang kita rumuskan, hari ini selesai. Kita akan sampaikan kepada Panwas di daerah, Bawaslu kabupaten/kota untuk evaluasi Panwas kecamatan," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya