Ngasiman Djoyonegoro/RMOL
Pembunuhan terhadap aparat kembali dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kali ini Danramil Oktavianus menjadi korban pembantaian keji pada 12 April lalu. Dia ditemukan tewas dengan luka berat.
Pengamat Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, melihat situasi di Papua kian genting. “Ini bukan lagi isu HAM,” kata pria yang akrab dipanggil Simon itu, lewat keterangan tertulis, Minggu (14/4).
Menurutnya, situasi di Papua telah masuk kondisi perang melawan separatis.
“Sebagai aktor non state, mereka menggunakan senjata perang taktik, strategi, intelijen, bahkan infrastruktur perang. Bagaimana seorang Danramil bisa diketahui identitasnya? Bagaimana prosedur perjalanannya? Itu semua jadi pertanyaan-pertanyaan kunci untuk dapat melihat peristiwa ini secara utuh,” katanya.
Artinya, sebagai sebuah operasi, OPM telah menyusun strategi menyerang langsung, tertarget dan spesifik, yakni institusi pertahanan negara. Bahkan mereka memetakan secara detail pergerakan, sehingga eksekusi pembunuhan dapat dilakukan.
Simon juga berpendapat, kelompok separatisme ini sudah ditunggangi agenda asing.
"Siapa 'asing' itu? Mereka yang meneriakkan situasi di Papua sebagai pelanggaran HAM. Padahal jelas, mereka bersenjata, bertaktik, berstrategi, agenda dan tujuan jelas, dan sasaran kelompok tertentu yang merepresentasikan institusi pertahanan dan keamanan negara,” urainya.
Pemerintah, TNI, Polri, intelijen, termasuk pemerintah daerah, seharusnya bisa lebih responsif menghadapi situasi ini. “Sinergitas TNI-Polri sudah bersifat tuntutan wajib dilembagakan di Papua. Karena OPM sudah menyatakan perang terbuka,” tandas Simon.
Dia juga menjelaskan, salah satu respon penting yang harus segera dilakukan antara lain dengan cara menetapkan prosedur operasi sebagaimana dalam situasi perang. “Kalau tidak, NKRI akan terus dirugikan dan dirongrong kedaulatannya,” katanya.
Respon lain adalah melembagakan sinergitas TNI-Polri, dengan cara menetapkan peran-peran beririsan antara kedua institusi. Di sisi lain, memperkuat dan mempersiapkan Tupoksi masing-masing lembaga.
“Kita perlu memperkuat Tupoksi TNI dalam melaksanakan operasi teritorial dan operasi pengamanan perbatasan dengan SOP yang lebih responsif, sesuai standar penerapan pada kondisi perang,” kata Simon.
Sementara operasi pengamanan terhadap sipil dilakukan oleh kepolisian.
“Ini penguatannya juga harus ditingkatkan,” kata Simon. Intelijen negara sebagai pendeteksi dini ancaman, sambung dia, tentu melekat pada setiap operasi yang informasinya dipergunakan secara taktis dan menyeluruh.
“Hal lain yang mendesak adalah peningkatan kualitas SDM, infrastruktur dan strategi operasi lapangan oleh TNI. Kita tahu kondisi geografis Papua memiliki spesifikasi tersendiri. Untuk meningkatkan efektifitas perlu disiapkan SDM, infrastruktur, sarana dan prasarana serta kelembagaan secara lebih rinci dan terstruktur. Ini butuh sinergi TNI-Polri dan intelijen di lapangan,” tutup Simon.
