Bambang Haryo Soekartono/RMOL
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengusulkan adanya skema kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dalam mengantisipasi kepadatan arus balik Lebaran 2024.
Usul tersebut mendapat perhatian dari pemerhati transportasi dan kebijakan publik Bambang Haryo Soekartono. Menurutnya usul tersebut kurang tepat ditinjau dari sisi berjalannya ekonomi nasional.
“Jika WFH diterapkan, maka dunia industri dan UMKM akan terhenti. Itu bisa berdampak pada stagnasi perekonomian negara. Ekonomi nasional bisa terhenti,” kata Bambang Haryo yang biasa disapa BHS kepada
Kantor Berita Politik, Minggu (14/4).
Sambung Anggota Dewan Pakar Gerindra ini, para pemudik didominasi oleh orang yang bekerja di sektor industri dan UMKM, sehingga akan merepotkan para pemilik usaha tersebut.
“Mereka yang bekerja di sektor UMKM atau perdagangan banyak yang melakukan mudik. Kemudian industri baik kecil maupun besar dan logistik akan berhenti total, (usulan) ini seharusnya dikoordinasikan juga dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan agar bisa diatur per wilayah. Kalau tidak, dunia usaha bisa kacau,” tegas BHS.
Anggota Dewan DPR terpilih dari Dapil Jawa Timur (Jatim) I ini menilai kebijakan itu tidak bisa dilakukan menyeluruh atau secara nasional.
“Kalau masalahnya untuk mengurangi kepadatan (arus balik), seyogyanya transportasi publik benar-benar dilakukan semaksimal mungkin. Mungkin bisa dilakukan dengan menambah jumlah trip agar masyarakat mau naik transportasi publik,” imbuhnya.
“Instruksi atau usulan WFH selain kurang tepat, menurut saya juga tidak bisa diinstruksikan secara nasional atau hantam kromo. Di luar Jawa, misalnya Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua tidak terjadi stagnasi atau kemacetan seperti di Jawa,” ujar BHS.
Lanjut dia, jika usulan ini dipaksakan maka sifatnya khusus hanya di wilayah Jawa. Itupun hanya berlaku bagi pekerja di sektor perkantoran swasta. Sementara untuk ASN, industri dan UMKM tidak mungkin diberlakukan WFH.
“Indonesia sudah menjadi negara yang paling banyak libur dan cuti, apalagi jika itu menyangkut Hari Raya semua Agama dan Hari-Hari Besar lainnya,” ungkap BHS.
“Di Malaysia, libur Lebaran tidak lebih dari 3 hari, di Arab Saudi 5 hari, di Turki hanya 1 hari maksimal 3 hari. Nah di Indonesia ini mencapai 7 hari lebih dan itupun diusulkan mau ditambah lagi lewat WFH, sangat jelas ini akan sangat membuat perputaran ekonomi bisa terganggu dan produktivitas pegawai juga akan sangat menurun,” bebernya.
Oleh karena itu, BHS mengusulkan agar perlu analisis mendalam terhadap wacana kebijakan tersebut. Dia mengurai kuncinya hanya melalui pembenahan transportasi publik.
“Transportasi publik harus dibenahi secara masif. Baik itu tarifnya, kenyamanan dan kecukupan kapasitas dan ketepatan waktunya itu harus dibenahi agar masyarakat mau menggunakan transportasi publik massal,” jelasnya.
“Dan ini sangat perlu gebrakan dari pemerintah untuk membenahi total kebijakan yang membuat masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik sehingga tidak terjadi kepadatan, jadi bukan mengeluarkan suatu usulan penambahan libur atau WFH yang bisa menimbulkan ekonomi nasional bisa stagnan,” pungkasnya.
Sebelumnya Menhub Budi Karya Sumadi mengusulkan agar ada WFH pada Selasa (16/4) dan Rabu (17/4). Hal itu dinilai dapat mengurai kepadatan arus balik yang diprediksi terjadi pada Minggu (14/4) dan Senin (15/4).
“Ini baru didiskusikan, baru diusulkan, mudah-mudahan Presiden setuju," ujar Budi Karya seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Kamis (11/4).
