Berita

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden terpilih, Prabowo Subianto/Net

Politik

PAN Lebih Layak Dapat Banyak Kursi di Kabinet Prabowo-Gibran Ketimbang Demokrat

MINGGU, 14 APRIL 2024 | 03:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Di antara partai politik pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Partai Demokrat bergabung paling belakangan ke Koalisi Indonesia Maju. Tak heran kalau ada yang menilai kontribusi Demokrat tidak sebesar parpol pengusung lain yang sudah bekerja sejak awal, seperti Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sehingga, Partai Golkar dinilai lebih layak mendapatkan jatah kursi terbanyak di antara parpol anggota Koalisi Indonesia Maju daripada Demokrat.  

“Secara politis Golkar jelas lebih rasional mendapat lebih banyak tempat dibanding Demokrat. Bahkan Demokrat hadir di koalisi Prabowo sebenarnya sudah tidak membawa imbas menguntungkan. Untuk itu, jika Demokrat mendapat porsi besar akan mengganggu kemitraan di antara koalisi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/4).


Bahkan, menurut Dedi, ketimbang Partai Demokrat, PAN masih lebih layak untuk mendapatkan jatah kursi menteri yang banyak. Mengingat, sejak awal PAN sudah konsisten mendukung Prabowo-Gibran.

“Jika bisa membandingkan, bahkan PAN jauh lebih layak mendapat tempat prioritas dibanding Demokrat. PAN adalah gerbong awal yang mengusung Prabowo, dan juga banyak kampanyekan Gibran, sementara Demokrat sebaliknya,” ujar pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Atas dasar itu, Dedi menilai tidak tepat kalau Partai Demokrat meminta jatah kursi menteri disetarakan dengan Partai Golkar maupun PAN dan parpol pengusung Prabowo-Gibran lainnya.

“Untuk itu, tentu tidak sebanding jika (Demokrat) harus disandingkan dengan Golkar, jika dengan PAN saja masih lebih unggul PAN,” pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya