Berita

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden terpilih, Prabowo Subianto/Net

Politik

PAN Lebih Layak Dapat Banyak Kursi di Kabinet Prabowo-Gibran Ketimbang Demokrat

MINGGU, 14 APRIL 2024 | 03:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Di antara partai politik pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Partai Demokrat bergabung paling belakangan ke Koalisi Indonesia Maju. Tak heran kalau ada yang menilai kontribusi Demokrat tidak sebesar parpol pengusung lain yang sudah bekerja sejak awal, seperti Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sehingga, Partai Golkar dinilai lebih layak mendapatkan jatah kursi terbanyak di antara parpol anggota Koalisi Indonesia Maju daripada Demokrat.  

“Secara politis Golkar jelas lebih rasional mendapat lebih banyak tempat dibanding Demokrat. Bahkan Demokrat hadir di koalisi Prabowo sebenarnya sudah tidak membawa imbas menguntungkan. Untuk itu, jika Demokrat mendapat porsi besar akan mengganggu kemitraan di antara koalisi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/4).


Bahkan, menurut Dedi, ketimbang Partai Demokrat, PAN masih lebih layak untuk mendapatkan jatah kursi menteri yang banyak. Mengingat, sejak awal PAN sudah konsisten mendukung Prabowo-Gibran.

“Jika bisa membandingkan, bahkan PAN jauh lebih layak mendapat tempat prioritas dibanding Demokrat. PAN adalah gerbong awal yang mengusung Prabowo, dan juga banyak kampanyekan Gibran, sementara Demokrat sebaliknya,” ujar pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Atas dasar itu, Dedi menilai tidak tepat kalau Partai Demokrat meminta jatah kursi menteri disetarakan dengan Partai Golkar maupun PAN dan parpol pengusung Prabowo-Gibran lainnya.

“Untuk itu, tentu tidak sebanding jika (Demokrat) harus disandingkan dengan Golkar, jika dengan PAN saja masih lebih unggul PAN,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya