Berita

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi/Ist

Nusantara

Menhub Usul Penerapan WFH Antisipasi Kepadatan Arus Balik

KAMIS, 11 APRIL 2024 | 15:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Untuk mengurai kepadatan arus balik mudik lebaran, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan pemerintah memberlakukan skema kerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

WFH diusulkan pada Selasa, 16 April 2024, dan Rabu, 17 April 2024. Hal itu dinilai dapat mengurai kepadatan arus balik yang diprediksi terjadi pada Minggu, 14 April 2024, dan Senin, 15 April 2024.

"Ini baru didiskusikan, baru diusulkan, mudah-mudahan Presiden setuju," ujar Budi seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Kamis (11/4).


Budi khawatir pemudik menjadi lelah di perjalanan dan tetap memaksakan untuk balik. Hal tersebut berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas lantaran pengendara tak berada dalam kondisi prima.

"Senin itu terakhir libur. Kita melihat waktunya ini sangat pendek dibanding (arus) mudik. Oleh karenanya, kalau itu (usulan) berhasil, itu berarti mereka bisa bekerja secara online dari tempatnya masing-masing," jelas Budi.

Dia belum bisa memastikan usulan kebijakan WFH selama dua hari akan berlaku secara umum atau khusus Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Nanti kita diskusikan," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya