Ilustasi Bank of Jiujiang
Perekonomian Tiongkok dilaporkan sedang tidak baik-baik saja. Sektor perbankan mengalami persoalan yang sangat signifikan terkait meningkatnya rasio utang buruk.
Financial Post baru-baru ini melaporkan situasi yang dihadapi salah satu bank Tiongkok. Menurut laporan itu, Bank Jiujiang yang merupakan spesialis pinjaman tingkat menengah dari selatan Tiongkok, pada 19 Maret lalu mengungkapkan bahwa dividen pendukung keuangan untuk tahun 2023 turun sebesar 30 persen, karena kinerja kredit yang tidak efektif.
Disebutkan bahwa Bank Jiujiang hanya satu dari ratusan bank yang beroperasi di Tiongkok yang mengalami hal serupa.
Dengan melonjaknya rasio utang buruk Tiongkok, ratusan bank telah menjadi bom waktu. Hal ini dapat menyebabkan masalah serius bagi Tiongkok dalam bidang keuangan. Ketika perekonomian Tiongkok memburuk, sektor perbankan negara tersebut menghadapi krisis yang semakin besar.
Dalam laporan itu juga disebutkan, kredit macet telah melonjak di ratusan bank di Tiongkok. Contoh utama dari tren yang meresahkan ini adalah Bank Jiujiang yang berlokasi di provinsi Jiangxi. Bank baru-baru ini merilis perkiraan kinerja yang memperkirakan penurunan laba bersih sebesar 30% untuk tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.
Laporan media Tiongkok mengungkapkan bahwa rasio kredit bermasalah bank Jiujiang telah meningkat selama dua tahun berturut-turut melebihi 2 persen pada kuartal ketiga tahun lalu. Sementara rasio cakupan pencadangannya telah menurun.
Menurut data perusahaan pada September 2022, saldo kredit bermasalah bank mencapai 6,86 miliar Yuan atau setara 9.665 juta dolar AS, dengan rasio kredit bermasalah sebesar 2,27 persen dan rasio cakupan pencadangan sebesar 133,63 persen.
The Economist melaporkan bahwa pengungkapan perkiraan penurunan laba oleh Bank Jiujiang karena kinerja pinjaman yang buruk adalah tindakan yang tidak biasa.
Para ahli dari sekolah bisnis Universitas Nasional Singapura dan Universitas Renmin Tiongkok memperingatkan bahwa kredit macet ini akan terus terakumulasi dan menimbulkan ancaman signifikan bagi ratusan Bank Tiongkok.
Kredit macet Bank Jiujiang, misalnya, telah meningkat tujuh kali lipat antara tahun 2015 dan akhir tahun 2022. Peningkatan kredit bermasalah tidak hanya terjadi di bank Jiujiang. Pada bulan Desember 2022 Bank CITIC Tiongkok dan Bank Pertanian Tiongkok didenda 220 juta Yuan sekitar 33,84 juta dolar AS.
Peningkatan kredit bermasalah ini melemahkan neraca lembaga keuangan sehingga lebih sulit bagi pemerintah Partai Komunis Tiongkok untuk memberikan dukungan fiskal langsung kepada Industri yang diunggulkan. Untuk mengatasi masalah utang macet, Partai Komunis Tiongkok mendirikan AMC yang dikendalikan secara terpusat beberapa dekade yang lalu.
Pada tahun 2016, Assets Management Company (AMC) milik negara membeli hampir 1 triliun Yuan, sekitar 157 miliar dolar AS. Berdasarkan nilai tukar saat ini, kredit macet mencapai total 1,5 triliun Yuan, sekitar 226 miliar dolar AS, dalam bentuk kredit bermasalah.
Namun, pada tahun 2022 mereka hanya memperoleh kurang dari 50 miliar Yuan utang macet, yaitu 7,8 miliar dolar AS, berdasarkan nilai tukar saat ini, sedangkan skala kredit bermasalah melonjak hingga hampir 3 triliun Yuan (sekitar 470 miliar dolar AS). Rencana penggabungan 3 AMC dengan dana kekayaan Partai Komunis Tiongkok seperti yang dilaporkan oleh media pemerintah pada bulan Januari 2023 menggarisbawahi kesulitan keuangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga ini.
Tiongkok sedang bergulat dengan beban utang yang sangat besar, yang merupakan ancaman besar bagi perekonomiannya. Rasio utang terhadap PDB negara ini mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 288% pada tahun 2023, melampaui sebagian besar negara maju.
Tumpukan utang yang tidak berkelanjutan ini berasal dari permasalahan real estat, pembangunan yang berlebihan, jatuhnya harga, dan gagal bayar oleh peminjam Tiongkok. Berbeda dengan negara-negara lain, utang Tiongkok telah melonjak pesat dibandingkan dengan ukuran perekonomiannya, sehingga sulit untuk dikelola.
Ketika krisis semakin parah, keseimbangan antara menangani pinjaman luar negeri dan mengelola utang dalam negeri masih dalam kondisi sulit. Stabilitas keuangan negara ini berada dalam bahaya dan tindakan tegas sangat penting.
