Berita

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Lolly Suhenty/RMOL

Politik

Momentum Keagamaan Jadi Kunci Memperkuat Pengawasan Partisipatif Masyarakat

SABTU, 06 APRIL 2024 | 15:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadikan hari besar keagamaan sebagai instrumen memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Lolly Suhenty menerangkan, pada bulan Ramadan ini dibuat program Ngabuburit Pengawasan yang dilakukan road show di 15 provinsi yang mewakili bagian barat, tengah, dan timur Indonesia.

"Yang namanya momentum keagamaan, adalah momentum yang perlu digunakan oleh Bawaslu untuk melakukan pendekatan, mendekatkan isu pengawasan pemilu kepada masyarakat," ujar Lolly dalam acara penutupan Ngabuburit Pengawasan di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam (5/4).


Menurut Lolly, edukasi masyarakat melalui momentum keagamaan dirasa lebih efektif dan membuat masyarakat lebih dekat dengan kerja-kerja pengawasan partisipatif. Apalagi, dia memastikan seluruh masyarakat Indonesia akan menghadapi Pilkada Serentak 2024.

"Sehingga dalam konteks hari ini misalnya, kami undang tetangga-tetangga (masyarakat sekitar kantor) Bawaslu, memberikan santunan anak yatim. Ini kan dalam rangka upaya kita mendorong pengawasan partisipatif harus melalui berbagai momentum. Salah satunya momentum keagamaan," tuturnya.

"Pilkada (2024) sudah dalam tahapannya. Karena itu maka pengawasan pemilu hari ini kacamata (hukum) UU 7/2017 (tentang Pemilu) harus sudah siap bergeser menggunakan kacamata UU 10/2016 (tentang Pilkada)," sambung Lolly.

Oleh karena itu, mantan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat itu memastikan pengawasan partisipatif yang berjalan pada saat Pemilu Serentak 2024 berlangsung akan dievaluasi, dan diharapkan tidak berulang cara-cara yang kurang efektif.

"Sehingga dalam konteks ini, pengawasan kemarin saat kita pemilu harus kami refleksi, evaluasi kurangnya dimana, bagusnya dimana. Sehingga untuk pengawasan pilkada tentulah yang jelek tidak boleh terulang lagi, yang bagus harus lebih bagus lagi," demikian Lolly menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya