Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Ruang Sidang Utama Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi/RMOL

Politik

Diungkap Menkeu, Anggaran Bansos Kemensos 2024 Naik 0,02 Persen

JUMAT, 05 APRIL 2024 | 13:33 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kenaikan anggaran bantuan sosial (bansos) yang dialokasikan ke Kementerian Sosial (Kemnesos), diungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4)

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran bansos di Kemensos mengalami kenaikan yang tidak signifikan, karena hanya 0,02 persen dari total anggaran yang dialokasikan.

"Di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2024 tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial," ujar Ani, sapaan Sri Mulyani.


Ani merincikan, jumlah total anggaran bansos yang disediakan pemerintah untuk Kemensos, dari total anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dipastikan tidak besar.

"Alokasi anggaran perlinsos yang sebesar Rp496,8 triliun, dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga (K/L), dan berasal dari badan anggaran atau bagian anggaran K/L maupun bagian anggaran bendahara umum negara serta transfer," kata Ani.

"(Alokasi sebesar) Rp75,6 triliun anggaran Kemensos disalurkan melalui program bansos yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program bansos lainnya," sambungnya.

Adapun kenaikan angggaran bansos di Kemensos yang hanya 0,02 persen, disebutkan Ani untuk menjalankan program bansos lainnya.

"Belanja bansos selain PKH dan Kartu Sembako yang disalurkan Kemensos mengalami kenaikan Rp1,23 triliun, dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu," demikian Ani.



Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya