Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Ruang Sidang Utama Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi/RMOL
Kenaikan anggaran bantuan sosial (bansos) yang dialokasikan ke Kementerian Sosial (Kemnesos), diungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4)
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran bansos di Kemensos mengalami kenaikan yang tidak signifikan, karena hanya 0,02 persen dari total anggaran yang dialokasikan.
"Di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2024 tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial," ujar Ani, sapaan Sri Mulyani.
Ani merincikan, jumlah total anggaran bansos yang disediakan pemerintah untuk Kemensos, dari total anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dipastikan tidak besar.
"Alokasi anggaran perlinsos yang sebesar Rp496,8 triliun, dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga (K/L), dan berasal dari badan anggaran atau bagian anggaran K/L maupun bagian anggaran bendahara umum negara serta transfer," kata Ani.
"(Alokasi sebesar) Rp75,6 triliun anggaran Kemensos disalurkan melalui program bansos yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program bansos lainnya," sambungnya.
Adapun kenaikan angggaran bansos di Kemensos yang hanya 0,02 persen, disebutkan Ani untuk menjalankan program bansos lainnya.
"Belanja bansos selain PKH dan Kartu Sembako yang disalurkan Kemensos mengalami kenaikan Rp1,23 triliun, dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu," demikian Ani.