Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Ruang Sidang Utama Lantai 2 Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4)/RMOL
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kebijakan keuangan negara tahun 2024 yang penggunaannya didominasi belanja perlindungan sosial (perlinsos), termasuk bantuan sosial (bansos) bukan untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pemberi keterangan dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Ruang Sidang Utama Lantai 2 Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4).
Sri Mulyani menegaskan, APBN adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat, negara, dan perekonomian nasional agar mampu menghadapi dinamika perekonomian global, nasional, dan menjawab tantangan zaman untuk mendukung agenda pembangunan secara optimal.
"APBN harus didesain secara antisipatif, responsif, dan mampu adaptif di dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan," ujar Sri Mulyani.
Dalam proses penyusunan APBN 2024, menteri yang akrab disapa Ani itu menyatakan bahwa pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan model kebijakan yang akan dilaksanakan.
"Pemerintah dan DPR sepakat menggunakan APBN sebagai instrumen kebijakan kontra siklus atau counter cyclical. yang sangat penting. Misalnya saat terjadi guncangan hebat dan dahsyat akibat pandemi Covid-19," kata Ani.
Dengan menerapkan kebijakan kontra siklus yang juga diterapkan dalam APBN 2023, kata Ani, terbukti mampu berperan efektif dalam melakukan penanganan Covid-19 serta dampaknya, melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
"APBN juga bekerja sangat keras untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi khususnya dalam penanganan dampak lanjutan yang timbul akibat pandemi," sambungnya.
Karena itu, dia menyebutkan dasar pertimbangan penyusunan APBN 2024 juga adalah pada berbagai tantangan ketidakpastian perekonomian global, seperti inflasi dan suku bunga tinggi di negara-negara maju.
"Dan persaingan geo politik khususnya eksalasi perang Rusia dan Ukraina, dan proteksionisme yang meningkat yang mengganggunya rantai pasok pangan dan energi," kata Ani.
Selain itu, Ani juga mengungkap adanya tantangan domestik berupa peningkatan investasi yang harus terus dilakukan, serta perubahan cuaca ekstrem, sehingga menuntut penyusunan kebijakan APBN 2024 bisa menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri.
"Dampak dari El Nino dan cuaca buruk di berbagai daerah, telah mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat," kata Ani.
Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut, Ani memastikan kebijakan keuangan pemerintah yang disusun bersama DPR RI menyepakati APBN 2024 harus optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang terjadi.
"(Karenanya) tema kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," demikian Ani.
Berdasarkan data APBN 2024, besaran perlinsos yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp496,8 triliun dari total anggaran belanja sebesar Rp3.325,1 triliun.
