Berita

Ilustrasi

Dunia

AS Kucurkan 23 Juta Dolar untuk Bantu Tibet

JUMAT, 05 APRIL 2024 | 03:47 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintah Amerika Serikat  mengalokasikan 23 juta dolar AS untuk mendukung program-program Tibet. Menurut Kampanye Internasional untuk Tibet (ICT) yang berbasis di Washington DC, alokasi ini merupakan bagian dari RUU pendanaan pemerintah senilai  1,2 triliun dolar AS yang baru-baru ini disahkan Kongres AS dan ditandatangani menjadi UU oleh Presiden Joe Biden pada tanggal 23 Maret.

Dana yang dialokasikan untuk program Tibet meliputi pelestarian bahasa, pelestarian lingkungan, dan upaya memperkuat demokrasi Tibet di pengasingan.

Di antara alokasi untuk program-program Tibet, 10 juta dolar AS ditujukan untuk organisasi non-pemerintah yang memiliki pengalaman terbukti dalam berkolaborasi dengan komunitas Tibet. Pendanaan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan yang berfokus pada pelestarian tradisi budaya, mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan pendidikan, dan mempromosikan pelestarian lingkungan di Tibet.


Selain itu, 8 juta dolar AS dialokasikan untuk mempromosikan dan melindungi budaya dan bahasa Tibet di komunitas pengungsi dan diaspora Tibet. Pendanaan ini juga akan berkontribusi pada pembangunan dan ketahanan komunitas Tibet dan Administrasi Pusat Tibet (CTA) di India dan Nepal. Selain itu, hal ini akan memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan generasi pemimpin Tibet berikutnya dari komunitas ini.

Lalu dana sebesar  5 juta dolar AS disisihkan untuk meningkatkan kapasitas CTA, yang mengatur secara demokratis bagi warga Tibet di pengasingan. Sebagian dari dukungan ini, hingga 1,5 juta dolar AS, dapat digunakan untuk inisiatif yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas, termasuk bantuan untuk keluarga pengungsi Tibet yang tinggal di India dan Nepal.

Undang-undang tersebut juga mencakup ketentuan yang menetapkan bahwa tidak ada dana federal yang boleh dialokasikan untuk produksi peta atau materi lain yang menggambarkan Tibet sebagai bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Pembatasan ini tetap berlaku hingga pemerintah Tiongkok melakukan negosiasi untuk mencapai resolusi yang disepakati bersama mengenai status Tibet.

Franz Matzner, direktur hubungan pemerintah di Kampanye Internasional untuk Tibet, memuji rancangan undang-undang pendanaan baru tersebut, dengan menyatakan, “Amerika Serikat sekali lagi menunjukkan komitmennya kepada rakyat Tibet dalam bentuk nyata yang menyediakan sumber daya penting bagi upaya mereka mencapai kebebasan dan budaya. pelestarian dalam menghadapi meningkatnya penindasan rezim Xi Jinping.

“Bagi mereka yang berjuang untuk bertahan hidup di Tibet, setiap dolar sangat berarti—dan kami berterima kasih atas setiap dolar yang diberikan. Bagi mereka yang berada di luar Tibet, investasi Kongres dalam mempertahankan bahasa, agama, dan cara hidup masyarakat Tibet yang berbeda memberikan bantuan penting dan pesan kuat tentang harapan dan solidaritas,” ujarnya seperti dikutip dari Phayul.com.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

Jokowi Sangat Menghindari Pembuktian Ijazah di Pengadilan

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:59

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Paling Rumit kalau Ijazah Palsu Dipaksakan Asli

Jumat, 27 Februari 2026 | 02:00

UPDATE

Din Syamsuddin Nilai Serangan AS-Israel Bisa Porak-porandakan Dunia Islam

Minggu, 01 Maret 2026 | 12:14

Serangan AS-Israel ke Iran Bisa Picu Konflik Berkepanjangan

Minggu, 01 Maret 2026 | 12:02

Iran Tutup Selat Hormuz, Lalu Lintas Minyak Global Terancam

Minggu, 01 Maret 2026 | 11:59

UI Tegaskan Demonstran yang Maki Polisi Bukan Mahasiswanya

Minggu, 01 Maret 2026 | 11:41

AS-Israel Sama Sekali Tak Peka Dunia Islam

Minggu, 01 Maret 2026 | 11:33

KPK Pastikan Anggota Komisi V DPR Terseret Kasus DJKA

Minggu, 01 Maret 2026 | 11:23

Harga BBM Pertamina 1 Maret 2026: Non-Subsidi Naik Serentak, Pertalite Stabil

Minggu, 01 Maret 2026 | 10:40

Serangan Trump ke Iran Retakkan Integritas Demokrasi Amerika

Minggu, 01 Maret 2026 | 10:17

Khamenei Meninggal Dunia, Iran Umumkan 40 Hari Masa Berkabung

Minggu, 01 Maret 2026 | 10:07

Kritik PDIP soal MBG Bisa Dipahami sebagai Peran Penyeimbang

Minggu, 01 Maret 2026 | 10:04

Selengkapnya