Berita

Ilustrasi

Dunia

AS Kucurkan 23 Juta Dolar untuk Bantu Tibet

JUMAT, 05 APRIL 2024 | 03:47 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pemerintah Amerika Serikat  mengalokasikan 23 juta dolar AS untuk mendukung program-program Tibet. Menurut Kampanye Internasional untuk Tibet (ICT) yang berbasis di Washington DC, alokasi ini merupakan bagian dari RUU pendanaan pemerintah senilai  1,2 triliun dolar AS yang baru-baru ini disahkan Kongres AS dan ditandatangani menjadi UU oleh Presiden Joe Biden pada tanggal 23 Maret.

Dana yang dialokasikan untuk program Tibet meliputi pelestarian bahasa, pelestarian lingkungan, dan upaya memperkuat demokrasi Tibet di pengasingan.

Di antara alokasi untuk program-program Tibet, 10 juta dolar AS ditujukan untuk organisasi non-pemerintah yang memiliki pengalaman terbukti dalam berkolaborasi dengan komunitas Tibet. Pendanaan ini bertujuan untuk mendukung kegiatan yang berfokus pada pelestarian tradisi budaya, mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan pendidikan, dan mempromosikan pelestarian lingkungan di Tibet.


Selain itu, 8 juta dolar AS dialokasikan untuk mempromosikan dan melindungi budaya dan bahasa Tibet di komunitas pengungsi dan diaspora Tibet. Pendanaan ini juga akan berkontribusi pada pembangunan dan ketahanan komunitas Tibet dan Administrasi Pusat Tibet (CTA) di India dan Nepal. Selain itu, hal ini akan memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan generasi pemimpin Tibet berikutnya dari komunitas ini.

Lalu dana sebesar  5 juta dolar AS disisihkan untuk meningkatkan kapasitas CTA, yang mengatur secara demokratis bagi warga Tibet di pengasingan. Sebagian dari dukungan ini, hingga 1,5 juta dolar AS, dapat digunakan untuk inisiatif yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapasitas, termasuk bantuan untuk keluarga pengungsi Tibet yang tinggal di India dan Nepal.

Undang-undang tersebut juga mencakup ketentuan yang menetapkan bahwa tidak ada dana federal yang boleh dialokasikan untuk produksi peta atau materi lain yang menggambarkan Tibet sebagai bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Pembatasan ini tetap berlaku hingga pemerintah Tiongkok melakukan negosiasi untuk mencapai resolusi yang disepakati bersama mengenai status Tibet.

Franz Matzner, direktur hubungan pemerintah di Kampanye Internasional untuk Tibet, memuji rancangan undang-undang pendanaan baru tersebut, dengan menyatakan, “Amerika Serikat sekali lagi menunjukkan komitmennya kepada rakyat Tibet dalam bentuk nyata yang menyediakan sumber daya penting bagi upaya mereka mencapai kebebasan dan budaya. pelestarian dalam menghadapi meningkatnya penindasan rezim Xi Jinping.

“Bagi mereka yang berjuang untuk bertahan hidup di Tibet, setiap dolar sangat berarti—dan kami berterima kasih atas setiap dolar yang diberikan. Bagi mereka yang berada di luar Tibet, investasi Kongres dalam mempertahankan bahasa, agama, dan cara hidup masyarakat Tibet yang berbeda memberikan bantuan penting dan pesan kuat tentang harapan dan solidaritas,” ujarnya seperti dikutip dari Phayul.com.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya