Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Jajaran Hakim dan Pengacara Inggris Minta Pemerintah Berhenti Jual Senjata ke Israel

KAMIS, 04 APRIL 2024 | 16:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Tiga mantan hakim Mahkamah Agung dan lebih dari 600 pengacara Inggris menyerukan agar pemerintah menghentikan penjualan senjata mereka ke Israel.

Dalam surat tuntutan setebal 17 halaman, para pengacara dan hakim Inggris menilai pengiriman senjata yang dilakukan akan membuat negara itu secara tidak langsung terlibat dalam kejahatan genosida yang dilakukan Israel.

"Penyediaan bantuan dan material militer kepada Israel dapat membuat Inggris terlibat dalam genosida serta pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional,” tegas surat tersebut, seperti dimuat AFP.


Berdasarkan data setahun terakhir, Inggris dilaporkan telah menjual alat peledak, senapan serbu, dan pesawat militer ke Israel.

Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak menolak seruan untuk segera menghentikan penjualan senjata, dengan mengatakan bahwa negara tersebut memiliki rezim perizinan yang sangat hati-hati yang akan terus dipatuhi.

Sunak menghadapi tekanan politik yang semakin besar setelah tujuh pekerja bantuan, termasuk tiga warga negara Inggris, tewas akibat serangan udara Israel di wilayah kantong yang terkepung minggu ini.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya