Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Jajaran Hakim dan Pengacara Inggris Minta Pemerintah Berhenti Jual Senjata ke Israel

KAMIS, 04 APRIL 2024 | 16:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Tiga mantan hakim Mahkamah Agung dan lebih dari 600 pengacara Inggris menyerukan agar pemerintah menghentikan penjualan senjata mereka ke Israel.

Dalam surat tuntutan setebal 17 halaman, para pengacara dan hakim Inggris menilai pengiriman senjata yang dilakukan akan membuat negara itu secara tidak langsung terlibat dalam kejahatan genosida yang dilakukan Israel.

"Penyediaan bantuan dan material militer kepada Israel dapat membuat Inggris terlibat dalam genosida serta pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional,” tegas surat tersebut, seperti dimuat AFP.


Berdasarkan data setahun terakhir, Inggris dilaporkan telah menjual alat peledak, senapan serbu, dan pesawat militer ke Israel.

Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak menolak seruan untuk segera menghentikan penjualan senjata, dengan mengatakan bahwa negara tersebut memiliki rezim perizinan yang sangat hati-hati yang akan terus dipatuhi.

Sunak menghadapi tekanan politik yang semakin besar setelah tujuh pekerja bantuan, termasuk tiga warga negara Inggris, tewas akibat serangan udara Israel di wilayah kantong yang terkepung minggu ini.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya