Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Jajaran Hakim dan Pengacara Inggris Minta Pemerintah Berhenti Jual Senjata ke Israel

KAMIS, 04 APRIL 2024 | 16:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Tiga mantan hakim Mahkamah Agung dan lebih dari 600 pengacara Inggris menyerukan agar pemerintah menghentikan penjualan senjata mereka ke Israel.

Dalam surat tuntutan setebal 17 halaman, para pengacara dan hakim Inggris menilai pengiriman senjata yang dilakukan akan membuat negara itu secara tidak langsung terlibat dalam kejahatan genosida yang dilakukan Israel.

"Penyediaan bantuan dan material militer kepada Israel dapat membuat Inggris terlibat dalam genosida serta pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional,” tegas surat tersebut, seperti dimuat AFP.


Berdasarkan data setahun terakhir, Inggris dilaporkan telah menjual alat peledak, senapan serbu, dan pesawat militer ke Israel.

Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak menolak seruan untuk segera menghentikan penjualan senjata, dengan mengatakan bahwa negara tersebut memiliki rezim perizinan yang sangat hati-hati yang akan terus dipatuhi.

Sunak menghadapi tekanan politik yang semakin besar setelah tujuh pekerja bantuan, termasuk tiga warga negara Inggris, tewas akibat serangan udara Israel di wilayah kantong yang terkepung minggu ini.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya