Berita

Security Analyst Tim Pengembang Sirekap KPU, Yudistira Dwi Wardhana, di Sidang Lanjutan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024, di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (3/4)/Repro

Politik

Helaan Napas Panjang Pengembang Sirekap Saat Ungkap Fakta Diaudit BRIN dan BSSN

RABU, 03 APRIL 2024 | 17:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Fakta yang tersimpan tentang Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap), diungkap Tim Pengembang Sirekap dengan penuh emosional dalam Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (3/4).

Fakta yang dimaksud adalah Sirekap telah diaudit oleh dua lembaga negara.

"Apakah kami sudah diaudit? Sudah, kami sudah diaudit. Ada dua lembaga yang sudah melakukan audit. BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) sudah melakukan audit, dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) sudah melakukan technical assessment," ungkap Security Analyst Tim Pengembang Sirekap, Yudistira Dwi Wardhana.


Usai menyampaikan fakta itu, Yudistira berhenti bicara sejenak dan langsung mengambil napas panjang. Dia terlihat berusaha menahan emosi.

"Karena sudah lama saya harus menahan fakta ini, mohon maaf Yang Mulia," ucapnya, sembari menarik napas panjang untuk kedua kalinya.

Setelah menenangkan diri, Yudistira kembali menegaskan bahwa Sirekap yang dibangun timnya dari Institut Teknologi Bandung (ITB) sudah diaudit BRIN dan BSSN.

"Jadi kami sudah diaudit. Terima kasih kepada dukungan lembaga negara tersebut, mendukung kami untuk menjadi lebih baik seperti saat ini," demikian Yudistira.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya